Idealnya dalam sebuah negara demokrasi, rakyatlah yang memerintah, membuat undang-undang, dan melakukan aktivitas- aktivitas penyelenggaraan negara lainnya. Namun, konsep demokrasi langsung semacam itu sulit dilakukan.
Dengan potensi bahan pangan yang sangat besar itu, masyarakat Indonesia seharusnya sangat mampu untuk melakukan diversifikasi pangan, yaitu tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.
Stunting adalah salah satu masalah utama perihal ketidakcukupan gizi, dimana seseorang memiliki tinggi badan yang jauh lebih pendek dari tinggi badan orang seusianya.
Pencabutan larangan ekspor benih lobster tentu jelas menimbulkan polemik, diantaranya akan merugikan pembudidaya lobster Indonesia, karena harga jual benih dan harga jual lobster sangat jauh bedanya.
Mungkin ada perubahan potensi SD Perikanan setelah dikeluarkan yang baru nanti oleh Komnas Kajiskan. Namun fakta menunjukkan bahwa Laut Arafura merupakan salah satu daerah penangkapan potensial di Indonesia sejak dulu.
Cara yang bisa diterapkan untuk mencegah perilaku seks pranikah pada remaja adalah dengan menerapkan 8 fungsi keluarga, yaitu: fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.
Wilayah yang berbatasan dengan negara lain atau wilayah perbatasan merupakan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena wilayah tersebut secara geografis terletak jauh dari wilayah pusat pemerintahan. Efeknya, secara batin cenderung untuk sering diabaikan perkembangannya.
Wilayah perkotaan semacam Jakarta, Semarang dan Surabaya masih sibuk bergulat dengan Covid-19. Ya, hal ini disebabkan perkotaan identik dengan padat penduduk dan pergerakan penduduknya yang sangat cepat.
Dilihat dari komposisi struktur organisasi DEN di atas, terdapat beberapa potensi kontradiksi dengan norma lainnya yang menjadi kelemahan dalam penyusunannya di UU Energi ini karena jika mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 26 UU Energ
Kolaka merupakan salah satu diantara empat kabupaten tertua di Sulawesi Tenggara pada saat dulu awal mula terbentuknya provinsi ini. Lambat laun, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami pemekaran kabupaten, tercatat hingga saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 17 kabupaten/kota.