Akselerasi Pembangunan Daerah Tertinggal di Maluku
Oleh: Julius R Latumaerissa (Ekonom dan Konsultan Perencanaan Daerah & Keuangan Publik )
Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam pembangunan, terutama di daerah-daerah tertinggalnya.
Provinsi Maluku dikenal dengan kondisi geografis yang sulit, dengan rentang kendali yang sangat besar. Terbatasnya infrastruktur, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta ekonomi selalu menjadi kendala dalam berbagai kegiatan pembangunan di Maluku.
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang dapat diimplementasikan guna mempercepat pembangunan di daerah tertinggal Maluku.
Tulisan ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pembangunan dan memberikan rekomendasi berbasis data serta penelitian yang relevan untuk mempercepat transformasi daerah tertinggal menjadi daerah yang lebih maju.
Sebagai pendahuluan diketahui bahwa Provinsi Maluku memiliki sejumlah tantangan pembangunan yang khas, terutama di daerah-daerah tertinggal yang secara geografis terisolasi. Maluku terdiri dari gugusan pulau-pulau, yang menyebabkan terbatasnya konektivitas dan aksesibilitas, distribusi barang, dan layanan publik.
Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, beberapa kabupaten di Maluku masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal.
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Sebagai salah satu provinsi yang kaya sumber daya alam, Maluku memiliki potensi yang besar dalam sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan.
Sektor-sektor ini menjadi sektor andalan yang perlu ditangani secara tepat dan benar. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal, mengingat terbatasnya infrastruktur, SDM yang kurang terampil, dan akses terhadap teknologi yang minim. Semu ini disebabkan karena pengambil kebijakan pembangunan di Maluku tidak adaptif dan responsif BB terhadap perubahan lingkungan yang begitu cepat dan pesat.
Kondisi ini berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingginya tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Seram Bagian Timur dan juga Buru Selatan.
Kondisi Geografis dan Infrastruktur
Salah satu faktor terbesar yang menghambat pembangunan di Maluku adalah keterpencilan wilayah-wilayah tertentu, terutama daerah yang hanya dapat diakses melalui jalur laut atau udara.