Oleh: Julius R Latumaerissa (Ekonom dan Konsultan Perencanaan Daerah & Keuangan Publik )

Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam pembangunan, terutama di daerah-daerah tertinggalnya.

Provinsi Maluku dikenal dengan kondisi geografis yang sulit, dengan rentang kendali yang sangat besar. Terbatasnya infrastruktur, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta ekonomi selalu menjadi kendala dalam berbagai kegiatan pembangunan di Maluku.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang dapat diimplementasikan guna mempercepat pembangunan di daerah tertinggal Maluku.

Tulisan ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pembangunan dan memberikan rekomendasi berbasis data serta penelitian yang relevan untuk mempercepat transformasi daerah tertinggal menjadi daerah yang lebih maju.

Sebagai pendahuluan diketahui bahwa Provinsi Maluku memiliki sejumlah tantangan pembangunan yang khas, terutama di daerah-daerah tertinggal yang secara geografis terisolasi. Maluku  terdiri dari gugusan pulau-pulau, yang menyebabkan terbatasnya konektivitas dan aksesibilitas, distribusi barang, dan layanan publik.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, beberapa kabupaten di Maluku masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Sebagai salah satu provinsi yang kaya sumber daya alam, Maluku memiliki potensi yang besar dalam sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan.

Sektor-sektor ini menjadi sektor andalan yang perlu ditangani secara tepat dan benar. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal, mengingat terbatasnya infrastruktur, SDM yang kurang terampil, dan akses terhadap teknologi yang minim. Semu ini disebabkan karena pengambil kebijakan pembangunan di Maluku tidak adaptif dan responsif BB terhadap perubahan lingkungan yang begitu cepat dan pesat.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingginya tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Seram Bagian Timur dan juga Buru Selatan.

Kondisi Geografis dan Infrastruktur

Salah satu faktor terbesar yang menghambat pembangunan di Maluku adalah keterpencilan wilayah-wilayah tertentu, terutama daerah yang hanya dapat diakses melalui jalur laut atau udara.

Infrastruktur jalan yang terbatas, kurangnya jembatan penghubung antar pulau, serta minimnya fasilitas pelabuhan dan bandara menjadi kendala utama dalam distribusi barang dan jasa.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Di daerah tertinggal, kualitas SDM menjadi masalah yang signifikan. Pendidikan yang belum merata, minimnya akses terhadap pelatihan vokasional, serta kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas memperburuk situasi.

Tingkat melek huruf di beberapa kabupaten masih di bawah rata-rata nasional, yang menghambat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif.

Akses terhadap Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan di Maluku, khususnya di daerah tertinggal, masih sangat terbatas. Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang tersedia jauh di bawah standar nasional, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Hal ini turut berkontribusi pada rendahnya angka harapan hidup di beberapa wilayah.

Ketimpangan Ekonomi dan Ketergantungan pada Sektor Primer

Masyarakat di daerah tertinggal di Maluku umumnya bergantung pada sektor primer, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun, keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan teknologi menyebabkan produktivitas sektor ini tetap rendah. Selain itu, rendahnya diversifikasi ekonomi memperburuk kondisi kemiskinan di daerah tersebut.

Strategi Akselerasi Pembangunan

Salah satu strategi utama dalam akselerasi pembangunan adalah penguatan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan transportasi dan komunikasi. Pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang dapat menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat ekonomi lainnya.

Selain itu, pengembangan infrastruktur digital juga penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi.

Selain itu Peningkatan Kualitas Pendidikan dan pelatihan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas SDM di Maluku. Pemerintah harus berinvestasi dalam pembangunan sekolah-sekolah, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta memberikan akses terhadap pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Program beasiswa untuk pelajar berprestasi dari daerah tertinggal juga perlu diperluas.

Disamping itu perlu diperhatikan kses terhadap Layanan Kesehatan. Investasi dalam layanan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta program-program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan kampanye kesehatan preventif sangat dibutuhkan. Telemedicine juga bisa menjadi solusi untuk memberikan akses kesehatan di wilayah yang terpencil.

Pentingnya Pengembangan Sektor Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dimana Pemda Maluku harus mendorong pengembangan sektor ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, seperti perikanan dan pariwisata. Program pemberdayaan masyarakat, dukungan permodalan, dan peningkatan akses terhadap teknologi pertanian dan perikanan harus ditingkatkan.

Selain itu, promosi pariwisata di wilayah Maluku yang kaya dengan budaya dan keindahan alam dapat menjadi sektor unggulan untuk mendongkrak ekonomi lokal.

Optimalisasi Dana Desa dan Kerja Sama Antar Wilayah

Dana desa harus dikelola secara optimal untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, kerja sama antar kabupaten di Maluku untuk saling mendukung dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan.

Pemerintah Pusat perlu memberikan alokasi dana yang lebih besar untuk infrastruktur di Maluku, mengingat tingginya biaya pembangunan di wilayah kepulauan.

Pemerintah Daerah harus mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal, seperti pelatihan di sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian.

Kemitraan Swasta dan Masyarakat perlu ditingkatkan melalui investasi di sektor-sektor potensial seperti perikanan dan pariwisata. Insentif pajak dan kemudahan perizinan dapat diberikan untuk menarik investasi di sektor ini.

Pemanfaatan Teknologi dalam pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan, seperti e-learning dan telemedicine, perlu diprioritaskan untuk mengatasi keterbatasan geografis.

Dengan demikian maka akselerasi pembangunan daerah tertinggal di Maluku memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya ini.

Dengan dukungan dari pemerintah pusat, daerah, serta kerja sama swasta, pembangunan di Maluku diharapkan dapat bergerak lebih cepat dan merata (*)