Pertahanan militer secanggih apapun yang mau dibangun Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo tidak akan mampu membendung ancaman dari luar, kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan kesejaheteraan di kawasan timur.
Melihat pemilu 2014, sepuluh tahun sejak isu difabilitas digaungkan, perhelatan pemilu belum beranjak dari ketidak berpihakan pada difabel.
Dalam menjalani rutinitas setiap orang pernah mengalami stuck dalam hidup. Merasa bahwa tidak ada kemajuan berarti. Merasa berhenti di tempat, tidak berkembang.
Kejadian itu kemudian melahirkan gelombang panas berupa kritikan dari sebagian organisasi masyarakat (Ormas) bahkan berujung demonstrasi yang dilakukan di beberapa daerah menyikapi perbuatan yang dilakukan oleh enam oknum karyawan clubbing tersebut.
Tulisan ini tidak dikandung maksud untuk mendebatkan konsepsi teoritik, karena bukan ruang yang tepat untuk hal itu. Tetapi lebih menjelaskan bagaimana seharusnya kita baik kaum awam atau ekonom di dalam menginterpretasikan data publikasi dalam pemahaman ekonomi yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan persolan pembangunan ekonomi di Maluku.
Gubernur-Wakil Gubernur Maluku H. Murad Ismail dan Barnabas Orno saat ini telah menginjak 3 tahun kepemimpinan semenjak dilantik pada akhir April 2019 yang lalu. Banyak sekali tantangan dan dinamika yang telah dilalui sepanjang 3 tahun kepemimpinan, berikut plus-minusnya.
Banyak market modern dari skala kecil, menengah hingga besar mulai bermunculan sejak sepuluh tahun terakhir di setiap sudut kota yang berjuluk manise ini.
Berdasarkan data statistik BPS itu terdapat kalimat kunci diawal yang disampaikan narasumber bahwa sampai dengan 3 tahun dari 2019-2022 kepemimpinan Murad Orno tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan.
Perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan nasional.
Daerah kita yang terdiri dari pulau-pulau ini memunculkan ketimpangan akses hukum dan keadilan bagi korban. Layanan perlindungan hanya tersedia di pusat-pusat kota / kabupaten. Itu pun tidak merata.