Mantan Anggota DPRD Maluku, M. Saleh Wattiheluw menilai, prilaku dan sikap Anggota DPRD Maluku yang kerap lalai menjalankan tugas alias malas, merupakan sebuah tindakan yang melanggar perintah yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
Meski tugas besar yang diembang wakil rakyat di DPRD Maluku ini sudah dirampungkan, namun terungkap beberapa anggota DPRD Maluku, sering malas ikut terlibat dalam pembahasan RAPBD yang menjadi salah satu tugas penting yang diembang lembaga legislatif itu.
Mercy menyampaikan bahwa isi Pidato Ketua DPP PA Ahmad Basarah di Kongres ke XXI GMNI di Ambon, sejatinya banyak memberikan pesan kebangsaan yang berisi nilai-nilai nasionalis sebagai ajaran Bung Karno yang harus dipedomani oleh para kader GMNI
Anggota DPRD Maluku Dapil Kabupaten SBT, Aminudin Kolatlena memaparkan apa yang terjadi di kecamatan itu, sehingga menimbulkan gerakan masyarakat bawah yang dikenal dengan sebutan Save Kilmuri selama ini.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik tiga Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) di Hotel Pacific Palace, Jl. Duyung, Sei Jodoh, Kota Batam, Jumat (29/11/19).
Rektor Universitas Iqra Buru (Uniqbu) yang juga Kandidat kuat calon Bupati Buru Selatan, Muhammad Mukaddar berkomitmen membangun daerah itu bila kelak dipercayakan dan menjadi bupati difinitif di daerah itu.
Setelah mengeliminasi Iksan dari kursi Ketua DPRD, kini dikabarkan salah seorang oknum pengacara telah melaporkan Iksan ke Polres Pulau Buru dengan sangkaan pemalsuan tanda tangan.
Pernyataan ini disampaikan perwakilan KPUD, pimpinan Bawaslu SBT dan perwakilan DPRD yang hadir dalam kegiatan dialog yang digelar Badko HMI Maluku-Maluku Utara, dengan tema ‘Bacerita Pemilu”, Senin (25/11/2019)
Tercatat, hingga Kamis (21/11/2019) masih ada 2 orang Bacalkada yang mengutus timnya untuk mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Tim Penjaringan Calkada DPC Partai Hanura Kabupaten Bursel.
Perseteruan di tubuh Dewan Pimpinan Partai (DPD) Kabupaten Buru kembali pecah. Kali ini posisi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buru, Ramly Umasugi dipersoalkan. Terutama terkait statusnya yang pernah dinonaktifkan