BERITABETA.COM, Saumlaki – Meskipun tidak bisa berenang, istri Gubernur Maluku, Widya Murad Ismail, pantang menyeberangi lautan dari Pulau Yamdena menuju Pulau Matakus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (29/8). Widya mengaku, perjalanan menumpangi speedboat dengan waktu tempuh 30 menit itu, cukup membuatnya tegang.

“Saya ini tidak bisa berenang, jadi 30 menit di atas speedboat tadi jantung berdebar-debar terus,” ujar Widya saat menjumpai puluhan perempuan penenun di Desa Matakus.

Kehadiran Widya di Pulau Matakus dalam rangkaian kunjungan kerjanya selama tiga hari ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Maluku ini ingin menjumpai langsung para perempuan penenun di pulau itu. Selain penenun asal Matakus, puluhan perempuan penenun dari pulau sekitar juga datang.

“Saya rasa bangga sebagai ibunya orang Maluku, termasuk ibunya masyarakat disini. Ini bentuk tanggungjawab saya sebagai istri Gubernur. Mau tidak mau, saya harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia mengaku, jatuh hati pada tenun asal Tanimbar karena motif dan kekhasannya. Kecintaannya pada tenun ikat ini, karena di semua kegiatan dan acara yang diikutinya selama berkunjung ke KKT, kain tenun selalu dominan menjadi bahan pakaian masyarakat. Alasan ini pula yang mendorongnya ingin menjadikan KKT sebagai kabupaten kreatif berbasis tenun ikat.

“Saya ingin KKT menjadi kabupaten kreatif berbasis tenun ikat. Ambon kan kota musik, kebetulan saya ingin mempromosikan tenun kita, apalagi saya lihat tenun di Tanimbar ini sudah membudaya, dan banyak sekali motifnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, bila industri kreatif ini dikelola dengan baik, maka para penenun yang merupakan kaum perempuan bisa ikut menopang perekonomian keluarga. Widya berencana untuk membentuk wadah yang bisa mengakomodir seluruh pengrajin tenun ikat Tanimbar maupun Maluku Barat Daya (MBD) yang juga memiliki banyak pengrajun tenun ikatnya. Melalui wadah itu, kata dia, akan diketahui berapa banyak potensi penenun di Maluku, termasuk diketahui permasalahannya.

“Saya sangat suka tenun ikat. Semoga ada wadah khusus buat penenun, terkhususnya tenun ikat Tanimbar dan MBD, dan mereka yang kebanyakan adalah perempuan bisa berdaya dan ikut membantu ekonomi keluarga,” harapnya.

Dalam perjumpaan itu, Widya juga membuka dialog dengan para perempuan penenun. Salah satu perwakilan penenun asal desa Tumbur, Martina Fenanlampir, mengatakan, dia dan sejumlah penenun sudah mendapat dukungan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa benang katun, bahan baku dari kain tenun. Hanya saja, mereka masih butuh pendampingan untuk mengelolah keuangan dari hasil penjualan.

Titi Munubi dari desa Olilit, menyampaikan, adanya regenerasi penenun membuat mereka kekurangan perangkat alat tenun. Pihaknya juga masih butuh pelatihan, khususnya dalam menggunakan alat pewarna benang. “Alat tenun kami kurang karena anak-anak muda sekarang juga banyak yang bisa menenun,” ungkapnya.

Menjawab masukan dan persoalan yang diungkapkan para penenun, Widya mengaku akan membuat wadah sehingga persoalan yang dihadapi para penenun bisa dicarikan solusinya. “Untuk itu kita akan buat wadah. Tentang teknik pewarnaan, kita akan bantu dengan pelatihan,” katanya.

Untuk bahan baku, dia akan mengupayakannya. Bahkan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini ingin agar para penenun tidak lagi memikirkan bahan baku, dan hanya fokus untuk memproduksi bahan tenun ikat.

 “Saya ingin semuanya senang. Penenun tidak lagi pikir bahannya darimana, ibu-ibu buat saja, nanti biayanya berapa? Tapi jangan setelah punya uang banyak, lalu jadi malas. Jangan saat lagi banyak uang lalu stop tenun, tidak ada uang baru tenun lagi,” tegasnya.

Widya ingin adanya komitmen bersama untuk menjadikan KKT sebagai kabupaten kreatif berbasis tenun ikat. “Mari rajin menenun, hasilnya di tabung. Mari kita rubah pola pikir. Semua orang tidak diberikan talenta untuk menenun. Jadi ibu-ibu harus bangga punya keahlian ini,” katanya memberikan semangat.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Kepualauan Tanimbar, Joice Fatlolon, mengatakan, tenun ikat sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tanimbar. Selain memiliki 47 ragam motif, tenun ikat Tanimbar juga sudah terdaftar dan mendapat pengakuan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Motif kita sudah 47 motif yang terdaftar, dan masih banyak motif lagi yang belum didaftarkan. Tiap kecamatan kita punya ciri khas motifnya sendiri-sendiri,” katanya.

Persoalan yang dihadapi para penenun, kata Joice, adalah harga yang belum seragam. “Penenun kita juga belum bisa mengelolah manajemen usahanya. Mereka belum bisa kelola modal untuk bahan baku, sebab keuntungan langsung dikonsumsi. Akhirnya bila ada pesananan, mereka biasanya minta panjar. Ini juga perlu pendampingan,” kata istri Bupati KKT Petrus Fatlolon ini.

Hari ketiga kunjungan kerja Widya Murad Ismail ke KKT selain berjumpa dan berdialog dengan para pengrajin tenun ikat Tanimbar, dia juga melakukan serangkaian kegiatan yakni menyerahkan bantuan alat pengelolaan pangan berbasis sumberaya lojal (jagung), serta silaturahmi dan tatap muka dengan pengurus Tim Penggerak PKK KKT dan organisasi perempuan se-KKT.

Ikut dalam rangkaian kunjungan ini pula Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Betrix Orno,  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Elvis Pattiselano, dan perwakilan BI Ambon Purwanto (BB-DIO)