DPRD SBT Kritik Kinerjanya, Derlen : Selama Ini Saya Bekerja untuk Daerah, Koordinasi Juga Intens
![Pj Sekda SBT Mirnawati Derlen bersama salah satu Kabid di Bappeda SBT melakukan konsultasi dan koordinasi di Bappeda Maluku. (foto : Istimewa)](/storage/img/2025/02/5c4c37f4-5e93-465f-90a8-64e51933cac5.jpg)
BERITABETA.COM, Bula — Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Alexander Patty mengkritik kinerja Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) SBT Mirnawati Derlen yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) setempat.
Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Kamis (6/2/2025) itu, Patty menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Mirnawati Derlen lantaran tidak menyiapkan data dukung dan ketidakhadirannya pada konsultasi yang dilakukan tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan tim Pemerintah Daerah (Pemda) SBT di Kantor Bappeda Provinsi Maluku beberapa waktu lalu.
"Sebagai Ketua Fraksi NasDem, saya sangat kecewa terhadap kinerja-kinerja ibu Sekda, karena kami tim Bapemperda kemarin tanggal 30 bersama dengan tim Pemda berkonsultasi di Provinsi itu hasilnya sangat memalukan. Saya kecewa karena pada saat konsultasi, ibu Sekda tidak hadir bersama kita. Data dokumen RPJPD itu tidak lengkap, RTRW kita itu dalam data itu masih 5 kecamatan sedangkan kita ini sudah 16 kecamatan," ungkap Alexander Patty.
Patty juga membeberkan soal keluhan dari salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Bappeda Provinsi Maluku yang mengeluhkan ketidakseriusan Mirnawati Derlen dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Maluku.
"Kita pada saat konsultasi, ibu Ita di Bappeda Provinsi itu bilang begini, saya telepon ibu Sekda itu bilang siap siap tapi data tidak ada. Dan Ibu Sekda ketemu sama provinsi itu cuma satu kali saja, itu pun 3 menit saja," bebernya.
Secara terpisah, Sekda SBT Mirnawati Derlen kepada wartawan di Bula, Jumat (7/2/2025) menanggapi penyampaian Ketua Fraksi NasDem Alexander Patty terkait kinerjanya.
Derlen mengungkapkan, kritik yang dialamatkan kepada jabatannya sebagai Pj Sekda SBT sangat tidak tepat, lantaran selama ini dia telah bekerja sesuai dengan aturan dan kemampuan kepemimpinannya.
"Saya mau menyampaikan bahwa yang disampaikan itu bukan terhadap Sekda, karena kalau kinerja Sekda, hampir semua aktivitas terkait administrasi, pemerintahan maupun kegiatan pertemuan-pertemuan, kegiatan rapat-rapat itu sudah sangat maksimal saya lakukan terhadap pemerintah daerah sampai hari ini," ungkap Mirnawati Derlen.
Dia menjelaskan, seharusnya sejak 2023 lalu sudah harus ada penyusunan dokumen RPJPD dan HLKS, namun karena berbagai situasi dan kondisi yang dialami.
Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini mengaku, pada 2024 lalu dia baru dilantik sebagai Kepala Bappeda SBT, sehingga pada anggaran 2024 itu mereka baru menganggarkan untuk dokumen RPJPD tersebut.
"Terkait dengan Kepala Bappeda, seharusnya dari tahun 2023 itu sudah harus ada penyusunan dokumen RPJPD dan KLHS-nya, tapi karena berbagai situasi dan kondisi baru dilaksanakan di tahun 2024, itu saya juga baru mulai di tahun 2024 sehingga kita anggarkan untuk dokumen RPJPD," jelasnya.
Ia berujar, saat menjabat Kepala Bappeda, dia sudah mulai berkomunikasi di awal dengan Kepala Bappeda maupun Kepala Bidang di instansi tersebut. Langkah komunikasi dan koordinasi itu bahkan dilakukan secara intens untuk menyusun dan mempercepat dokumen RPJPD.
"Saya sudah mulai berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kepala Bappeda sendiri, setelah itu balik lagi saya dengan setiap kepala bidang di ruangan mereka, kemudian satu kali lagi saya dengan kepala bappeda dengan seluruh kepala bidang di dalam ruangan rapat konsultasi terkait dengan bagimana kita bisa menyusun dan mempercepat dokumen RPJPD," ujarnya.
Mirnawati dalam kesempatan tersebut juga membantah jika ada informasi bahwa dia hanya satu kali berkoordinasi ke Bappeda Maluku dengan durasi waktu sekitar 3 menit.
Pihaknya mengatakan, sejak awal berkoordinasi dengan salah satu kepala bidang yang diketahui bernama Ita Solisa, yang bersangkutan mengatakan secara terbuka tidak ingin membantu kabupaten SBT.
"Terkait dengan Kabid ibu Ita Solisa, memang di awal waktu konsultasi langsung dengan beliau, beliau sendiri yang menolak tidak mau membantu, beliau mengatakan sendiri bahwa SBT itu sudah tidak bisa lagi. Saya berfikir kalau begitu saya koordinasi dengan Kaban dan Kabid yang lain. Kalau beliau bilang saya koordinasi cuma 3 menit itu tidak betul, saya ini orangnya suka komunikasi, tidak mungkin dalam waktu sekejab begitu," pungkasnya. (*)
Pewarta : Azis Zubaedi