BERITABETA.COM, Bula — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Mirnawati Derlen melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat pada Selasa (30/7/2024) pagi.

Pantauan wartawan di Dinkes SBT, saat Plt Sekda SBT Mirnawati Derlen didampingi Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) SBT, Ramli Sibualamo dan sejumlah Kepala Bidang dan Kepala Seksi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang SBT tiba, hanya ada sekitar tiga orang pegawai yang berada di kantor tersebut. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi tidak terlihat.

Plt Sekda SBT, Mirnawati Derlen saat berbincang dengan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lobi Dinkes setempat mengungkapkan, akibat dari bidang-bidang yang terpisah dari Kantor Dinkes SBT ini menyebabkan permintaan data-data jadi terkendala.

Derlen menginginkan agar kedepan, bidang-bidang yang sementara berkantor di luar dari Kantor utama Dinkes SBT harus disatukan.

"Bilang dong (mereka) semua kumpul di sini. Akibat dari jauh-jauh makanya sampai hari ini katong (kami) punya permintaan data tidak jalan. Panggil dong (mereka) semua kumpul sini, kantor seng (tidak) boleh terpisah-terpisah lagi," ungkap Mirnawati Derlen.

Kepala Bappeda dan Litbang SBT itu terlihat sempat marah-marah dan langsung meminta staf Dinkes SBT untuk menghubungi Plt Kepala Dinkes Samun Rumakabis, sejumlah Kepala Bidang dan Seksi untuk dilakukan rapat mendadak.

Saat dikonfirmasi wartawan usai rapat, Mirnawati mengaku, rapat itu dilakukan untuk memastikan realisasi dan percepatan data, baik data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), data standar pelayanan minimal serta mensuport data untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"Ini untuk realiasi dan percepatan data. Data LPPD, data standar pelayanan minimal, kemudiam mensuport data  untuk rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah," akuinya.

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan SBT ini membeberkan, sudah sekitar satu bulan ini, realisasi yang belum dituntaskan itu Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

"Tapi realisasi yang belum itu ada dua, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemdes. Ini sudah sekitar satu bulan. Sedangkan data-data lain yaitu LPPD yang di Pemdes itu ada sebagian sudah, sebagian belum. Termasuk Dinas Kesehatan sebagian sudah diberikan, sebagian belum. Dan hari ini harus realisasi selesai, LPPD selesai," bebernya.

Dia menandaskan, saat ini standar pelayanan minimal masih di bawah 40 persen. Seharusnya kata dia, pada semester 1 ini tidak boleh terjadi, sehingga harus dipercepat untuk digenjot.

"Sedangkan standar pelayanan minimal masih di bawah 40 persen. Dan itu semester 1 itu tidak boleh, harus mempercepat lagi digenjot," pungkasnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi