Fraksi Golkar Minta Gubernur Maluku Umumkan Skema Pembagian PI 10 Persen

BERITABETA.COM, Ambon - Dua tuntutan disampaikan Anos Yermias Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Golkar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam hal ini Gubernur Murad Ismail.
Yaitu; percepatan penetapan skema pembagian Participating Interest atau PI 10 persen Blok Masela, dan pembagian dana pinjaman Rp.700 miliar yang diperoleh Pemprov Maluku dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
“Keputusan skema pembagian PI 10 persen perlu dilakukan secepatnya agar tidak menganggu solidaritas sesama warga Maluku, khususnya di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya,” tandas Anos Yeremias kepada beritabeta.com, Senin (19/04/2021).
Anos berharap, Gubernur Maluku Murad Ismail segera mengumumkan skema pembangian PI 10 persen, agar mengakhiri gonjang-ganjing yang terjadi selama ini.
Anos mengingatkan pihak Pemprov agar berlaku adil dalam pembagian PI 10 Persen.
Dalam artian, kata Anos, daerah yang ditetapkan sebagai on shore yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, harus mendapat perlakuan lebih adil, begitu juga kabupaten MBD dan Kepulauan Aru, yang sampai saat ini masih menduduki peringkat teratas sebagai daerah tersmiskin di Maluku.
“Jika kita menarik garis pantai ke arah on shore sangat dekat dengan tiga kabupaten tersebut (KKT, MBD-Aru). Karena itu pembagian PI 10 persen harus adil, apalagi tiga daerah ini masih miskin di Maluku,”katanya.
Sementara itu, terkait pembagian dana pinjaman dari PT SMI untuk pembangunan di 11 kabupaten dan kota di Maluku, Anos menilai terjadi ketidakadilan pada lima daerah yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru dan Kota Tual.
Hal ini dibuktikan, kata Anos, dari besaran dana Rp.700 miliar pinjaman dari PT SMI, ternyata lima daerah tersebut hanya mendapat Rp70 miliar.
Karena itu Anos berharap pada 2022 mendatang, Pemprov Maluku dapat memberikan perhatian serius ke lima daerah itu melalui alokasi APBD.
“Paling tidak Pemprov Maluku berlaku adil. Sebab, lima daerah tersebut sejauh ini kondisi pembangungan masih berbeda dengan daerah lainnya di Maluku,”tandasnya. (BB-RED)