BERITABETA.COM, Bula — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Seram Bagian Timur (SBT) mengaku miris melihat  realitas pendidikan dengan berbagai kendala yang terjadi pada sekolah-sekolah di Kabupaten SBT.

Salah satunya adalah, terkait gambar bangunan sekolah SD Inpres Inlomin,  Kecamatan Pulau Gorom,  Kabupaten SBT yang sempat viral di media sosial.

Dalam foto itu tampak ruangan tanpa fasilitas kursi, meja dan plafon yang diakui telah rusak sejak beberapa tahun lalu.

Salah satu aktivis HMI Cabang SBT Syahrul Rumauw kepada media ini di Bula, Kamis (28/01/2021) mengaku, proses belajar pada sekolah itu hanya beralaskan karpet akibat tidak tersedia kursi.

“Sekolah ini sangat kekurangan fasilitas, tidak ada kursi bahkan kekurangan meja. Siswa di sekolah belajar di lantai dengan beralas karpet,” cetus Rumauw.

Ketua Komisariat Syariah STAIS Bula ini menjelaskan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara untuk menjawab dan mencerdaskan semua anak bangsa di negara ini.

Untuk itu, dia berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah maupun DPRD untuk menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi pada salah satu sekolah dasar di Kecamatan Pulau Gorom itu.

“Kami sangat berharap ada perhatian serius dari Pemda maupun DPRD untuk menjawab kebutuhan sekolah untuk menunjang proses belajar siswa” harapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD SBT Abdul Gafar Wara-Wara yang dihubungi media ini mengaku prihatin dengan kondisi bangunan yang ada. Namun lanjut dia, kerusakan itu hanya terjadi pada bagian dalam ruangan.

Dia juga menjelaskan, pada akhir 2020 lalu saat berkunjung ke daerah pemilihannya. Anggota DPRD dari PKB ini sempat mendatangi SD Impris Inlomin dan menyaksikan secara langsung kendala-kendala yang terjadi di sana.

“Kalau dilihat dari luar, SD Impris Inlomin itu bangunannya sangat bagus. Tapi kendalanya ada pada isi ruangan, memang tidak ada plafon, meja dan kursi” ungkap Wara-Wara.

Dia mengaku, kondisi ini sudah terjadi sejak 2015 silam. Bahkan dia juga mengaku sudah menyampaikan masalah ini kepada dinas terkait, namun sampai kini masalah itu belum teratasi.

“Saya sudah menyampaikan persoalan ini kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan, baik secara formal maupun tidak formal” akuinya.

Anggota komisi C ini berjanji dalam waktu dekat ini akan mendesak pimpinan komisi untuk mengundang dinas Pendidikan dimintai kejelasan sekaligus membijaki persoalan pendidikan di daerah ini.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) SBT H. Sidik Rumalowak, S.Pd., M.Si yang dikonfirmasi menjelaskan, prinsipnya Pemda lewat Diknas tidak menutup mata, keinginan kita harus semua persoalan pendidikan dituntaskan.

Namun lanjut dia, semua tergantun pada postur APBD. Itu sebabnya, lewat dinas yang dipimpinnya mulai mengatasi secara perlahan dengan memprioritaskan bagi daerah yang belum terjamak sama sekali.

“Kalau soal ini tinggal waktu ada pagu pasti dilakukan perbaikan, kita kejar sekarang ini adalah yang sangat urgen. Ada yang belum terjamak seperti di Gunung Bati, Dak, Funayaba dan daerah-daerah lain” ungkap Rumalowak.

Ketua PGRI SBT ini mengaku persolan ini sudah menjadi cacatan bagi Dinas. Untuk itu dia berharap ada partisipasi semua pihak untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah pendidikan di bumi ‘Ita Wotu Nusa’ ini (BB-AZ)