Massa aksi kader HMI Cabang SBT membakar ban di depan halaman Kantor Bupati SBT, berlanjut dengan aksi saling dorong yang kemudian berlanjut dengan aksi pemukulan oleh sejumlah oknum ASN dan oknum anggota Polri, Sabtu (20/7/2019).
Massa aksi kader HMI Cabang SBT membakar ban di depan halaman Kantor Bupati SBT, berlanjut dengan aksi saling dorong yang kemudian berlanjut dengan aksi pemukulan oleh sejumlah oknum ASN dan oknum anggota Polri, Sabtu (20/7/2019).

BERITABETA.COM, Ambon – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku –Maluku Utara (Malut) mengancam akan kembali melakukan aksi serentak HMI seluruh Indonesia untuk meminta dicopotnya Kapolres Seram Bagian Timur (SBT) dan mendesak Bupati SBT Mukti Keliobas mundur dari jabatannya selaku kepala daerah.

Ancaman ini merupakan satu diantara delapan poin Pernyataan Sikap yang disampaikan Badko HMI Maluku –Malut, menyikapi terjadinya insiden   pemukulan yang menimpa sejumlah kader HMI Cabang SBT.

Aksi pemukulan  yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparatur sipil negara (ASN) dan oknum anggota Polres   SBT itu terjadi saat digelarnya aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati SBT. Dan atas tindakan itu Badko HMI Maluku –Malut meminta agar aksi massa yang berujung petaka ini harus diusut tuntas.  

Delapan poin pernyataan sikap Badko HMI Maluku-Malut yang juga diterima redaksi beritabeta.com, Minggu siang (21/7/2019) ini  menyebutkan, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HMI cabang SBT merupakan bagian dari hak konstitusional sebagai warga Negara untuk menyampaikan pendapat di depan umum sebagaimana diatur dalam UUD NKRI 1945, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Bahwa dalam upaya menyampaikan pendapatan di muka umum tersebut HMI cabang SBT telah memenuhi segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Mengupayakan langkah-langkah strategis dan taktis agar tuntutan demontarsi dapat disampaikan kepada Bupati Kabupaten SBT. Jika ada yang mencoba menghalangi dan/atau membubarkan demonstrasi bahkan melalukan tindakan represif berupa pemukulan terhadap massa aksi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Kemudian, Badko HMI Maluku-Malut juga  mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum ASN dan Oknum Polisi. Mendesak Kapolres SBT bertanggung jawab atas insiden tersebut dan mengusut tuntas onkum polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap massa aksi dan segera diberi sanksi

Pada poin kelima, Badko HMI Maluku Malut mendesak Bupati SBT Mukti Keliobas agar bertanggungjawab atas insiden tersebut dan segera menjatuhkan sanksi terhadap oknum ASN yang telah melakukan tindakan pemukulan terhadap massa aksi.

Kemudian, kepada seluruh kader HMI se-Badko Maluku-Malut, khususnya Kader HMI Cabang SBT untuk tetap menjaga kesolidan dan tidak terprovokasi dengan Isu-isu yang memecah belah dan dapat menggangu Kamtibmas.

Selanjutnya, pada poin ketujuh, kepada KAHMI Maluku dan KAHMI SBT untuk dapat membimbing dan mengawal masalah ini sampai tuntas. Dan di poin terakhir, Badko HMI Maluku Malut menyampaikan, jika apa yang menjadi poin-poin pernyataan sikap di atas tidak diindahkan maka akan ada aksi serentak HMI seluruh Indonesia untuk mendesak  dilakukan pencopotan  Kapolres SBT,  dan mendesak Bupati Mundur dari Jabatan karena Telah gagal melindungi warganya.

Pernyataan Sikap Bandko HMI Maluku – Malut diterbitkan pada Minggu tanggal 21 Juli 2019  dan  ditandatangani oleh  Ketua Umum, Firdaus Arey dan Sekretaris Umum Wandi Sampolawa. Pernyataan sikap secara resmi ini juga diunggah salah satu netizen atas nama Bakry Rumakey di akun facebooknya  dan menjadi tranding di dunia maya.

Dihubungi beritabeta.com secara terpisah, Minggu siang (21/7/2019) Sekretaris Jenderal Forum Istimewa Pemuda (FIP) Seram Bagian Timur, Abdul Azis Yanlua mengatakan, pihaknya ikut prihatin dengan adanya insiden kekerasan yang menimpa sejumlah kader HMI SBT ini.

Aksi saling dorong antara kader HMI Cabang SBT dengan aparat keamanan di depan Kantor Bupati SBT

“Ya kita juga mendesak agar prosesnya diselesaikan, karena ini merupakan sebuah pelanggaran yang tidak dibenarkan,” tandasnya.

Ia menjelaskan, aksi massa yang digelar kader HMI Cabang SBT itu, tak lain adalah untuk menyampaikan aspirasi dan koreksi atas ketimpangan birokrasi yang terjadi di SBT yang berimbas terhadap kepentingan masyarakat SBT saat ini.

“Yang adik-adik kader lakukan adalah desakan kepada bupati agar secepatnya mendevenitifkan pimpinan OPD dari statusnya sebagai Plt dan juga mendesak dicopotnya pimpinan OPD yang terindikasi korupsi,” tandasnya.

Untuk itu, kata Yanlua yang juga anggota DPRD SBT terpilih ini, Bupati SBT agar  secepatnya mengambil langkah-langkah antisipasi untuk meredam aksi-aksi lanjutan, dengan menyikapi apa yang menjadi tuntutan dimakasud. Hal yang sama juga harus ditempuh oleh Kapolres SBT agar secapatnya menyelesaikan insiden yang terjadi dan melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu (BB-DIO)