BERITABETA.COM, Ambon — Angka inflasi di Kota Ambon, Provinsi Maluku lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

Guna mengupayakan stabilnya harga pasar yang berimplikasi pada penurunan inflasi, maka Pemerinah Kota (pemkot) Ambon, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar rapat koodinasi, pada ruang rapat Darwin, Balai Kota, Rabu (12/6/2024).

Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Dominggus N. Kaya mengatakan, secara kelembangaan maupun pribadi, dia meminta kepada Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamah untuk membantu Pemkot Ambon dalam mendorong usaha pengendalian inflasi.

Kaya berdalih, Ketua TGPP Provinsi Maluku itu punya sinergitas kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Maluku, sehingga bisa mengsinergikan hal itu dan ada langkah-langkah kongkrit yang bisa dilakukan guna menekan laju naiknya infkasi di Kota Ambon.

"Secara kelembagaan juga secara pribadi kami meminta ketua tim TGPP untuk bagaimana membantu kita mendorong usaha pengendalian inflasi. Kenapa saya meminta beliau, karena beliau juga punya sinergitas kerja ditingkat Provinsi, juga Kabupaten/Kota lainnya di Maluku, dengan begitu kita bisa mengsinergikan itu dan ada Langkah-langkah kongkrit yang bisa dilakukan guna menekan lajur naik inflasi di kota ini," kata Dominggus N. Kaya.

Sementara itu, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalamah mengungkapkan, Pemkot Ambon harus berhati-hati dengan angka inflasi yang akan semakin meningkat pada bulan Juli mendatang.

"Apabila Pemkot Ambon tidak mengambil langkah kongkrit dan ekstra, maka kota ini akan kecolongan," ungkapnya.

Basalamah menegaskan, langkah-langkah pengendalian inflasi yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot adalah mengevaluasi perkembangan stok dan harga barang, memastikan stabilitas dan kelancaran distribusi, meningkatkan koordinasi, penguatan peran stakeholder terkait, serata membangkitkan kepedulian. 

"Outcome yang didapatkan adalah tersedianya bahan pokok (bapok) sesui jumlah, waktu dan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan rekomendasi tindaklanjut jangka pendek yang harus dilakukan oleh Pemkot guna menghalau laju naiknya inflasi yang terjadi akibat musim hujan dan kurangnya ketersediaan terkait dengan bahan pokok.

Rekomendasi itu diantaranya; optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan CSR, Subsidi langsung ke pedagang akhir beberара komoditi (beras, telur, gula pasir, bawang merah, minyak goreng, cabai, daging ayam, daging sapi dan ikan), intervensi pasar, fasilitas mobil TPID.

Di samping itu tambah dia, pengawasan dilakukan oleh PPBJ Disperindag pada pasar tradisional, ritel modern dan Gudang distributor, Gerakan pangan murah dan pasar murah diperluas di sejumlah lokasi, subsidi transportasi, Surat edaran Wali Kota instruksikan camat dan lurah melakukan monitoring setiap hari di pasar tradisonal, ritel modern dan Gudang distributor, OPD terkait intensifkan koordinasi dengan satgas pangan, ASDP, Pelindo dan Perusahaan Pelayaran untuk menjami distribusi pangan.

"Intinya Pak Wali, kesimpulan saya, setelah kita ambil langkah untuk hari ini, maka anggaran APBD-nya didistribusikan untuk intervensi inflasi," pungkasnya. (*)

Editor : Redaksi