BERITABETA.COM, Jakarta —Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP] melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut [Ditjen PRL] kini menggarap proyek percontohan di Provinsi Maluku dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia, untuk mengembangkan konsep ekonomi biru.

Konsep ini dijalankan sesuai visi ekonomi biru, laut sehat, Indonesia sejahtera serta semangat KKP Accelerate.

Plt Dirjen PRL Pamuji Lestari dalam keterangannya kepada media menjelaskan, KKP tenagh menyiapkan sejumlah program unggulan yang ditujukan untuk meningkatkan nilai investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Targetnya, melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut [KKPRL] dan perizinan berusaha di subsektor pengelolaan ruang laut.

Seperti, kata dia,  penanaman modal asing di pulau-pulau kecil, reklamasi, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), sumber daya nonhayati/nonkonvensional, pengusahaan pariwisata alam dan perairan di kawasan konservasi serta pemanfaatan jenis ikan.

Dikatakan, selain kegiatan berusaha, melalui Ditjen PRL, KKP juga menggarap beberapa proyek percontohan untuk pengembangan ekonomi biru.

Antaranya, penataan kawasan Teluk Ekas Lombok Timur NTB untuk budidaya lobster, penataan kawasan Sumba Timur dan Maluku Tenggara untuk budidaya rumput laut, penataan kawasan pelabuhan perikanan di Pantai Selatan Pulau Jawa dan pengembangan wisata bahari premium di kawasan konservasi Pulau Momparang, Belitung Timur.

“Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP] lewat proses persyaratan dasar perizinan berusaha untuk KKPRL sebesar Rp6 miliar di tahun 2022, diprediksi akan tercapai PNBP sebesar Rp50 miliar,” kata Pamuji Lestari, Rabu (12/01/2022).

Ia juga mengakui, pada tahun 2022 telah disiapkan anggaran sebesar Rp378 miliar, selain untuk mengimplementasikan program unggulan juga untuk menjalankan program-program prioritas subsektor pengelolaan ruang laut lainnya.

Dia membeberkan, dalam penataan ruang laut, KKP menargetkan secara akumulatif sebanyak 31 dokumen zonasi dapat rampung dan ditetapkan. Sedangkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan jenis ikan, KKP menargetkan 2 juta hektare penambahan luas kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Untuk itu, total penetapan oleh Menteri tambah dia menjadi 15,8 juta hektare, dengan 13,8 juta hektare kawasan ditargetkan dikelola secara efektif. Untuk perlindungan jenis ikan, KKP siap mengelola 16 jenis ikan dilindungi.

Selain itu, beberapa program lain yang difokuskan pada pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP akan melakukan sertifikasi terhadap 6 pulau kecil, membangun 4 dermaga apung untuk mendukung konektivitas pulau-pulau kecil, memfasilitasi 4 Komunitas Masyarakat Humas Adat, Tradisional dan Lokal serta rehabilitasi 25 kawasan pesisir melalui program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh, penanaman vegetasi pantai, penanaman mangrove dan desa pesisir bersih.

Sementara untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan petambak garam, KKP kata dia tengah menjalankan program peningkatan garam produksi sebesar 1,5 juta ton yang difokuskan pada peningkatan produksi dan kualitas garam.

Upaya lain menurut dia, dengan penambahan nilai tukar petambak garam menjadi 101,25 yang didukung dengan kegiatan integrasi pegaraman, revitalisasi Gudang Garam Rakyat, pembangunan Gudang Garam Nasional serta learning business center yang direncanakan akan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada September mendatang.

"Tentu ragam jasa kelautan lainnya juga diarahkan untuk mempercepat akselerasi ekonomi biru seperti program bangunan dan instalasi laut, biofarmakologi, reklamasi dan pengelolaan sumber daya perairan serta pengembangan 12 kawasan wisata bahari dan BMKT," pungkasnya (BB)

Editor : Redaksi