Kembangkan Tanaman Sukun, Latuhalat Jadi Desa Inovasi di Maluku

BERITABETA.COM, Ambon -  Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon kini mengembangkan pembibitan tanaman sukun (Artocarpus altilis) dari varietas sukun kapas sebagai upaya inovasi untuk metigasi vegetatif.

Program pembibitan tanaman sukun ini, dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perubahan iklim, abrasi pantai maupun ancaman tsunami, melalui pembiayaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barends usai mengunjungi Desa Latuhalat dalam agenda reses di Ambon, Jumat (22/10/2021)  mengatakan, terpilihnya Desa Latuhalat sebagai desa inovasi ditetapkan melalui sejumlah penilaian.

“Melalui proposal yang diajukan kemudian oleh BRIN ditetapkan untuk Maluku Latuhalat menjadi desa inovasi dengan program pengembangan atau pembibitan tanaman sukun. Dan hari ini saya berkesempatan melihat dari dekat kondisi lokasi pembibitan yang dilakukan,” ungkap Mercy kepada wartawan di Ambon.

Menurut Mercy, program pengembangan tanaman sukun dengan pembibitan yang dilakukan saat ini, merupakan hasil kolaborasi antara BRIN, Pemerintah Desa Latuhalat melalui BUMDes dan juga melibatkan salah satu akedemisi dari Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon dan juga dibantu mahasiswa KKN.

“Jadi untuk program pembibitan ini, pendanaanya dari BRIN dengan nominal sebesar Rp. 200 juta. Kita harapkan bibit yang dihasilkan dapat dipasarkan ke sejumlah daerah,” pungkasnya.  

Mercy mengatakan, pengembangan tanaman sukun kapas, karena komoditas ini sudah banyak diminati. Dari Kementerian Pertanian bahkan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Ambon juga meminta agar sukun kapas dapat dikembangkan dan dibudiayakan di Bogor.

“Masak dari luar Maluku saja begitu antusias, nah kita sendiri di Maluku harus lebih giat lagi mengembangkannya,” beber Mercy.

Untuk itu, kata Mercy, pengembangan tanaman sukun di Desa Latuhalat ini akan menjadi modeling di tahun pertama ini. Kedepan mungkin ada juga desa-desa lain yang akan dijadikan desa inovasi, tentu dengan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh BRIN.

“Kita di Komisi VII hanya mendorong dan terus mengawal agar anggaran-anggaran ini tetap terserap di daerah,” pungkas Anggota DPR RI Dapil Maluku ini (*)

Pewarta : dhino