BERITABETA.COM, Jakarta – Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abdullah Hehamahua menyebut pimpinan KPK harus sudah selesai dengan urusan pribadinya. Hal ini, menyusul pemilihan calon pimpinan KPK jilid kelima periode 2019-2023.

“Kalau urusan pribadi selesai, mereka tak punya beban moral dengan intansi-instasi yang membesarkan mereka,” ujar Abdullah dalam Indonesia Lawyer Club tvOne ‘Seperti Apa Wajah KPK di Masa Depan’, Selasa malam, 23 Juli 2019.

Menurut dia, pimpinan KPK jilid satu punya hal ini. Buktinya adalah, saat itu mereka tidak takut menindak DPR yang membentuk mereka. Sebab, dari latar belakang pimpinan Jilid I memang sudah tak terikat dengan instansi lembaganya.

“KPK itu dilahirkan ibu mereka DPR, tetapi makan ibu mereka sendiri, yaitu DPR,” kata dia.

Kata dia, dengan menyebut lima pimpinan jilid pertama terdiri dari jajaran pensiunan Kepolisian, Kejaksaan, eks auditor, sampai mantan direktur BUMN.

Namun, jika melihat pemilihan capim jilid lima, merasa ada kejar tayang. Ia berpendapat, yang dikejar adalah jumlah, bukan kualitas. “Jilid satu sampai tiga itu tidak sampai 100 orang,” ujarnya.

Maka itu, ia mengingatkan pansel KPK, memang semua punya hak jadi pimpinan KPK periode 2019-2023. Dia menyarankan, pimpinan KPK yang lolos baiknya berumur 56 tahun, agar dipastikan sudah tak lagi punya kepentingan pribadi jika terpilih.

“Artinya, sudah selesai urusan anak dah kuliah. Rumah sudah jelek. Dia di sana jihad berantas korupsi,” katanya lagi.

Ada Capim Lolos Kompetensi Bereputasi Buruk

Sementara itu sebelumnya, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan panitia seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah itu belum mengimplementasikan masukan masyarakat dalam meloloskan kandidat. Pasalnya, masih meloloskan nama-nama calon yang memiliki reputasi buruk.

“Karena masih ada calon pimpinan yang namanya disebut-sebut masyarakat mempunyai reputasi yang kurang bagus. Sehingga, kami harap pansel benar-benar melihat secara jelas dan membaca dari masukan yang ada terhadap capim saat ini,” ujar Yudi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Senin (22/7/2019).

Yudi menerangkan pihaknya bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil guna membantu kinerja pansel untuk menelisik kembali rekam jejak calon-calon yang saat ini lolos ke tahap berikutnya.

“Sehingga, hasilnya pada tahapan selanjutnya, ketika capim tinggal 30, ketika uji publik, maka di sana bisa kita sampaikan,” kata dia.

Yudi lalu meminta semua calon pimpinan memegang teguh komitmen untuk senantiasa independen. Salah satu upaya, katanya, adalah pensiun dari institusi asal ketika telah ditetapkan sebagai pimpinan KPK. Yudi pun menilai sikap itu menunjukkan adanya atensi dalam mendukung pemberantasan korupsi.

“Sebab, KPK adalah lembaga independen. Jangan sampai nanti ketika tidak pensiun, maka yang terjadi pimpinan KPK jadi punya atasan,” ujar Yudi.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi nama-nama capim yang lolos uji kompetensi masih didominasi aparat penegak hukum dari Polri dan Kejaksaan Agung.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan seyogianya capim KPK yang berasal dari institusi tersebut diberikan posisi khusus untuk melakukan perbaikan di institusi internal terkait langkah pemberantasan korupsi.

“Bagaimanapun hingga hari ini institusi penegak hukum selain KPK belum memaksimalkan pemberantasan korupsi,” ucap Kurnia.

Kurnia pun meminta masyarakat agar lebih berperan aktif dalam memantau pelaksanaan seleksi capim KPK ini. Apalagi, katanya, untuk nama-nama capim yang berasal dari aparatur sipil negara atau penyelenggara negara. Begitu juga dengan capim yang berasal dari institusi kehakiman ataupun advokat.

Masyarakat pun dimintanya kritis atas kepatuhan para capim KPK soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Masyarakat, kata Kurnia, dapat mengadukan nama-nama calon yang bermasalah ke Pos Pengaduan yang telah dibuat pihaknya.

“Jika yang bersangkutan menjabat sebagai hakim, bagaimana kinerjanya selama ini? Apakah banyak menghasilkan putusan kontroversial atau bahkan kerap menghukum ringan pelaku korupsi?,” kata Kurnia.

“Kemudian, jika berasal dari kalangan advokat, apakah yang bersangkutan kerap membela pelaku korupsi? Atau bahkan saat ini sedang menangani perkara korupsi?” sambungnya (BB-CNN-VIVA)