Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07 persen. Selanjutnya dari sisi pendapatan masyarakat yang menurun. Pendapatan seseorang sangat bergantung dengan pekerjaan yang mereka geluti.

Seseorang yang bekerja sebagai buruh kasar pasti memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan pekerja kantoran. Namun, jika angka PHK yang mengancam buruh kasar terus menanjak selama pandemi Covid-19 ini, maka apa yang bisa mereka harapkan untuk memenuhi kebutuhan? Pada Agustus 2021

Badan Pusat Statistik memperkirakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan mencapai 7,15% hingga 7,35%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 yang mencapai 7,07%.

Sebenarnya pemerintah juga telah berusaha untuk mengatasi pengangguran yang melonjak. Contohnya, dengan kartu prakerja. Dengan kartu prakerja, pemerintah berharap bisa menyiapkan tenaga terampil yang mampu mandiri dalam berwirausaha.

Dibuktikan Dengan adanya metode pembelajaran berbasis online yang ditawarkan. Namun, rasanya kartu prakerja kurang cocok untuk diterapkan saat kondisi pandemi Covid-19 seperti ini.

Melihat kebutuhan rumah tangga yang mendesak, masyarakat lebih butuh untuk mendapatkan gaji atau upah secara cepat daripada harus meng-upgrade kompetensi diri.

Pendapatan masyarakat yang menurun akan menyebabkan penurunan pada daya beli masyarakat. Masyarakat kalangan atas tentu akan berpikiran untuk saving money atau investasi di kala kondisi perekonomian seperti ini. Daripada harus membuang uang untuk konsumsi barang mewah yang justru akan merugikan. Namun, untuk masyarakat kalangan bawah, tidak banyak pilihan yang bisa mereka ambil, selain konsumsi untuk sebatas bertahan hidup. Pertanyaannya adalah apa yang mereka bisa konsumsi? Pekerjaan pun tak punya.

Tentunya berharap dari bantuan sosial dari pemerintah adalah salah satu sumbernya. Hal ini juga sekaligus menjadi indikasi ketiga Indonesia akan mengalami resesi. Yaitu bantuan sosial masih dibutuhkan terus menerus.  Untuk saat ini, bantuan sosial tidak bisa dihentikan begitu saja. Mengingat banyaknya jiwa yang harus bertahan hidup di tengah minimnya pendapatan rumah tangga.