Oleh : Zulfikar Halim Lumintang, SST (Statistisi Muda BPS Kolaka, Sulawesi Tenggara)

Pandemi Covid-19 memang belum usai, khususnya bagi negara kita tercinta, Indonesia. Sejauh ini finish line belum terlihat hilalnya. Meskipun sudah berbagai macam cara dilakukan untuk mempercepat laju pencapaian finish line Covid-19. Sebut saja dari sisi anggaran.

Pemerintah pusat sudah memerintahkan untuk re-alokasi anggaran Kementerian atau Lembaga dan Daerah. Anggaran diharapkan berfokus dulu pada penanganan Covid-19.

Kebijakan tersebut tampaknya juga belum bisa mengcover kebutuhan pasien Covid-19 yang per tanggal 19 Desember 2021 jumlah kasus positif per hari sudah mencapai mengalami penurunan. Akhirnya, utang pun dipilih pemerintah untuk mencukupi anggaran penanganan Covid-19.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia per September 2021 mencapai Rp 6.711,52 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi hampir Rp 1.000 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp Rp 5.756,87 triliun.

Utang tersebut juga mengakibatkan posisi utang terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 41,38% pada September 2021.

Ya, meskipun jumlah tersebut terbilang masih aman menurut UU Keuangan Negara yang maksimal mencapai 60% dari Produk Domestik Bruto.  Namun, jika dilihat dari trennya cukup mengkhawatirkan. Karena Agustus 2021 posisinya masih mencapai 40,85% terhadap Produk Domestik Bruto. Artinya naik 0,53 poin dalam waktu lima bulan.

Salah satu output dari utang pemerintah tersebut adalah Bantuan Sosial Covid-19 yang ditujukan bagi masyarakat. Anggaran pun diolah oleh Kementerian Sosial. Ya, memang sudah menjadi tupoksi Kementerian Sosial kalau urusan Bantuan Sosial.

Sungguh tak disangka, bantuan yang ditujukan kepada masyarakat terdampak Covid-19 justru dikorupsi oleh pentolan Kementerian Sosial sendiri. Kabarnya, dari korupsi tersebut, pak Menteri berhasil memasukkan Rp 17 miliar ke dalam kantong pribadinya.

Kebijakan berikutnya yang diterapkan pemerintah adalah pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Vaksin yang dipercaya pemerintah Indonesia berasal dari China buatan Sinovac.

Awalnya pemberian vaksin ini tidak gratis, pemerintah menerapkan tarif bagi siapa yang ingin dimasukkan Sinovac ke dalam tubuhnya. Namun, berita terakhir mengabarkan bahwa Presiden menggratiskan vaksin.

Beragam opini pun muncul di masyarakat. Mulai dari bahaya pemakaian vaksin Sinovac. Keganasan pandemi Covid-19 memang banyak mengundang para ahli untuk segera menemukan vaksin. Saat ini, telah banyak pula sebenarnya ditemukan vaksin.