Fungsikan Pelabuhan Benjina, Jurus Jitu KKP Hidupkan Lagi Ekonomi di Kepulaun Aru
Oleh : Welem Waileruny (Dosen FPIK Unpatti; Sekjen DPD Himpunan Alumni IPB Maluku)
Menarik untuk disimak, langkah yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengaktifkan kembali Pelabuhan Perikanan yang terletak di Desa Benjina Kepulauan Aru Provinsi Maluku.
Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Kepulauan Aru ada dalam WPP 718 yakni Laut Arafura dengan besarnya potensi sumberdaya perikanan 21% Potensi Perikanan Nasional sesuai KEPMEN KP NO 50/KEPMEN-KP/2017.
Mungkin ada perubahan potensi SD Perikanan setelah dikeluarkan yang baru nanti oleh Komnas Kajiskan. Namun fakta menunjukkan bahwa Laut Arafura merupakan salah satu daerah penangkapan potensial di Indonesia sejak dulu.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat Kepulauan Aru termasuk dalam kelompok masyarakat termiskin di Indonesia. Ironis memang, lautnya kaya dengan sumberdaya perikanan namun masyarakatnya begitu miskin.
Memang di sana ada orang-orang kaya namun kekayaan hanya menumpuk pada sebagian kecil masyarakat. Ada jurang yang dalam antara sebagian kecil masyarakat dan kebanyakan masyarakat lokal di sana.
Dengan demikian adalah tepat jika Menteri Perikanan dan Kelautan kembali mengaktifkan Pelabuhan Perikanan di Desa Benjina yang sudah sekian lama dibiarkan menganggur.
Pengaktifan kembali Pelabuhan Perikanan yang ada memungkinkan aktifitas ekonomi akan tumbuh dan perekonomian masyarakat sekitar akan sedikit terbantu.
Kondisi ini akan lebih membantu jika penyerapan tenaga kerja lebih diutamakan untuk tenaga kerja lokal sebagaimanan disampaikan Pak Menteri, karena apalah gunanya jika semua itu dilakukan lalu pekerjanya didominasi tenaga kerja dari luar, masyarakat lokal terutama masyarakat adat hanyalah penonton atau buruh kasar pada level terendah.
Eksploitasi SD perikanan di Laut Arafura sudah berlangsung sejak dulu secara intensif, oleh industry penangkapan ikan skala besar. Walapun demikian, kondisi ekonomi masyarakat adat tidak beranjak secepat tingkat eksploitasi sumberdaya perikanan yang ada.
Hal ini diakibatkan semua hasil yang dieksploitasi dan uangnya dibawa keluar, selain itu tenaga kerja lebih banyak datang dari luar. Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini ada ratusan bahkan ribuan kapal yang beroperasi di Laut Arafura namun masyarakat lokal terutama masyarakat adat hampir-hampir tidak ada di sana.
Butuh kerja keras pemerintah daerah dan topangan Pemerintah Pusat sehingga kesenjangan social, jurang yang dalam antara sedikit kelompok masyatakat dan kebanyakan masyarakat adat itu dapat terjembatani.
Kabupaten Kepulauan Aru secara keseluruhan tergolong dataran rendah, dengan demikian tidak banyak lahan darat yang dapat dijadikan lahan pertanian atau perkebunan yang besar sehingga ketergantungan utama masyarakat adalah laut dengan hasil perikanannya.
Menteri sudah memberikan isyarat bahwa nelayan (ABK) kapal-kapal penangkap ikan adalah tenaga kerja lokal. Pertanyaannya, kebijikan lanjutan apa yang dilakukan Pak Menteri untuk menekan para pengusaha harus menggunakan tenaga kerja lokal.