Jamaah Haji Indonesia (Foto : Kemenag.go.id)
Jamaah Haji Indonesia (Foto : Kemenag.go.id)

BERITABETA.COM, Jakarta –  Sejumlah isu miring terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2021, makin nyaring disuarakan.  

Sikap pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Menag No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi, ini banyak mendapat sorotan public.

Beberapa isu miring pung disampaikan, mulai dari dana haji 2021, minimnya lobi Pemerintah Indonesia,  utang pemerintah ke Arab Saudi, sampai ke pandemi Covid-19 yang menjadi alasan.

Menyikapi hal ini, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy angkat suara. Ia menegaskan soal dana haji pemerintah menjamin keamanannya.

Hal itu disampaikan Muhadjir setelah mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan dana haji dari Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu.

Muhadjir pun menepis, kabar miring yang beredar di masyarakat terkait pengelolaan dana haji. BPKH, sebut dia, merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapa pun sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," tegasnya, seperti dikutip beritabeta.com dari detik.com.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan keputusan pembatalan haji 2021 tak terkait dengan lobi pemerintah ke Arab Saudi. Hubungan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi disebut dalam kondisi baik.

"Pembatalan ibadah haji ini tidak ada hubungan dengan kuat-lemahnya lobi. Hingga sekarang, pemerintah Saudi juga belum ada keputusan resmi tentang kuota untuk berbagai negara. Jadi pembatalan ibadah haji tidak ada kaitan dengan soal kuat lemahnya lobi pemerintah. Selama ini hubungan pemerintah Saudi dan Indonesia juga sangat baik," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Rumadi Ahmad, lewat pesan singkat, Jumat (4/6/2021).

Hal senada juga ditegaskan kembali oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dia menepis anggapan minim upaya diplomasi antara pemerintah dengan Arab Saudi terkait kuota haji 2021.

"Intinya, pemerintah sudah melakukan diplomasi, baik melalui Kemenag maupun Kemenlu, kedutaan besar, dan lain-lain yang dipandang bisa memperjelas soal jaminan kesehatan, keamanan, dan jiwa jemaah, selain tentu kapan kuota haji akan diumumkan oleh pemerintah Saudi," kata Gus Yaqut kepada detikcom, Jumat (4/6/2021).