Doni Monardo : 2,5 Juta Petani Kesulitan Menjual Hasil Pertanian

BERITABETA.COM, Jakarta –  Dampak penyebaran coronavirus desiase (Covid-19) terus mengancam segala penjuru dunia. Indonesia bahkan ikut terkena imbas ekonomi yang ditimbulkan. Salah satunya ancaman kelaparan di tengah masyarakat.

“Hungry man becomes angry man. Kami tidak ingin arahnya ke sana,” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo dalam rapat tertutup dengan Komisi VI DPR, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2020).

Doni Monardo mengatakan pihaknya saat ini tak hanya fokus menekan penularan virus corona, tetapi juga mencegah kelaparan di tengah masyarakat.

Indonesia, perlu strategi agar gizi masyarakat tetap terpenuhi untuk meningkatkan imunitas di tengah pandemi virus corona. Ia tak ingin penanganan pandemi ini justru memunculkan bencana baru.

Menurut Doni,  saat ini  dari data yang diperoleh pihaknya, terdapat 2,5 juta petani kesulitan menjual hasil pertanian dan perkebunan akibat dampak pandemi virus corona.

Untuk itu, Ia pun meminta kementerian/lembaga bersama kepala daerah mengatasi masalah tersebut. Contohnya, lanjut Doni  seperti apa yang sudah dijalankan dengan baik di Salatiga, Jawa Tengah dan Sumatera Barat.

Menurutnya, pasar tradisional di daerah tersebut tetap berjalan, namun dengan penerapan berbeda dari biasanya. Para pedagang diberikan jarak aman sesuai protokol kesehatan dan berjualan di luar ruangan yang telah diatur pemerintah daerah setempat.

Penjual dan pembeli juga diwajibkan untuk melaksanakan anjuran pemerintah dengan tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak aman.

Doni menambahkan, selain pendekatan secara medis, penanganan pandemi virus corona juga harus menggunakan pendekatan psikologis. Dokter, kata Doni,  semestinya tidak menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan virus corona, namun menjadi kekuatan terakhir.

“Dokter bukan jadi benteng utama, tapi benteng terakhir,” kata Doni.

Sebelumnya, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperingatkan dunia akan potensi kelangkaan dan darurat pangan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Sebab, kebijakan penguncian (lockdown) di sejumlah negara membuat distribusi pangan internasional terganggu.

Sinyal dari FAO tersebut sudah direspons oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, kepala negara mengungkapkan fakta bahwa sejumlah daerah di Indonesia telah mengalami defisit pasokan bahan pangan.

Defisit disebutnya terjadi pada pasokan beras, jagung, cabai, bawang merah, telur ayam, gula pasir dan bawang putih. Untuk itu, ia memerintahkan jajarannya untuk memastikan rantai distribusi bahan pokok ke daerah yang mengalami defisit tak terhambat.

“Pastikan distribusi dengan baik sehingga daerah yang defisit bahan pokoknya bisa di-supply dari daerah yang surplus. Distribusi pangan jangan sampai terganggu,” kata Jokowi.

Tak bisa dipungkiri, kecukupan bahan pangan menjadi amunisi utama sebuah negara bertahan di tengah pandemi covid-19. Sayangnya, Indonesia masih menggantungkan ketersediaan sejumlah bahan pangan dari impor karena minimnya produksi di dalam negeri.

Peneliti Center for Food, Energy and Sustainable Development Indef Dhenny Yuartha Junifta  seperti dikutip dari cnnindonesia.com menuturkan, kondisi defisit pangan sebetulnya bukan hal baru. Defisit bahan pangan kerap dialami Indonesia bahkan jauh sebelum pandemi muncul.

Di Indonesia, defisit pangan disebabkan oleh kurang meratanya distribusi serta ketergantungan impor pada sejumlah komoditas pangan.

“Defisit pangan melebar karena seperti FAO sudah sampaikan, sekarang kita menghadapi pandemi,” ujarnya.

Apabila tidak diantisipasi dengan cepat kondisi defisit itu bisa berkembang menjadi krisis pangan. Dalam hal ini, krisis pangan dimulai dari kelangkaan bahan pangan di pasar, lalu diikuti dengan kepanikan masyarakat hingga terjadi lonjakan harga.

Untuk itu, pemerintah harus bergerak cepat untuk mencanangkan solusi menangkal krisis dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebab, persoalan pangan bukan hal remeh temeh karena menyangkut kebutuhan primer masyarakat.

Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga psikologis pasar agar tidak terjadi pembelian secara berlebih dari biasanya atawa panic buying.

Tentu belum luput dari ingatan kita, ketika masyarakat ramai-ramai memborong masker dan hand sanitizer di berbagai tempat usai temuan pasien positif pertama di Indonesia. Imbasnya, harga masker dan hand sanitizer melonjak hingga berkali-kali lipat.

Jangan lupa, hukum pasar permintaan dan penawaran berlaku. Jika permintaan meningkat dan penawaran tidak berubah maka harga produk akan meroket. Dhenny khawatir jika pemerintah gagal menjaga psikologis pasar, hal serupa terjadi pada bahan pangan.

“Kalau pasar sudah mulai takut, tidak rasional maka bakal borong. Sekalipun pasokan pangan sudah cukup tapi kalau ketakutan pasar tidak dikendalikan maka sama saja,” ucapnya.

Ia bilang cara efektif menjaga psikologis pasar adalah dengan membatasi pembelian. Langkah ini sempat dicetuskan oleh Satgas Pangan Polri beberapa waktu lalu. Namun, kebijakan itu tak berlanjut lantaran kalangan pengusaha ritel maupun pemerintah sendiri mengklaim stok bahan pangan masih cukup.

Tetapi, Dhenny menilai pembatasan ini perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan kembali guna menjaga psikologis pasar. Pasalnya, tak ada satupun yang tahu kapan krisis virus corona akan selesai.

“Cara menyelesaikan psikologis pasar adalah melalui pembatasan pembelian,” tuturnya.

Pembatasan di ritel modern, lanjutnya, dapat dilakukan dengan menggandeng pengelola ritel modern. Sedangkan pembatasan di pasar tradisional dijalankan dengan pengaturan pembelian di pasar induk.

Setelah aspek dasar psikologis pasar aman, maka langkah selanjutnya adalah menjaga distribusi pangan. Kabar gembiranya, ia menyebut pasokan pangan secara global sebetulnya mencukupi.

Hanya saja, pengirimannya terkendala karena kebijakan lockdown hingga berkurangnya operasional jasa pengiriman internasional. Sementara di dalam negeri kondisinya tak jauh beda karena sejumlah wilayah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karenanya pemetaan daerah surplus dan defisit menjadi kunci pemerataan distribusi pangan. Sejalan dengan itu, pemerintah harus mempercepat importasi bahan pangan.

“Saat covid-19 ini stok pangan sebetulnya baik, dari awal yang menjadi masalah adalah distribusinya karena beberapa negara lock down dan sejumlah daerah PSBB sehingga distribusinya terhambat,” katanya.

Sebetulnya, pemerintah telah berupaya mempercepat impor. Salah satunya, penghapusan kewajiban PI dan Laporan Surveyor (LS) bagi importir bawang putih hingga 31 Mei 2020. Ketentuan itu tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Kemendag sendiri mencatat 48.898 ton bawang putih impor telah masuk ke Indonesia per 20 April 2020. Selain bawang putih, 283.172 ton gula impor telah mendarat di Indonesia.

Awasi Stok

Dihubungi terpisah, pengamat pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan kunci utama menghindari krisis adalah memastikan stok pangan tercukupi. Menurutnya, stok pangan yang perlu diwaspadai adalah beras, gula, dan jagung. Ia memprediksi produksi beras tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu lantaran musim tanam mundur.

“Stok kita juga relatif turun, di 2019 stok Bulog masih 2,1 juta ton pada Mei, sekarang 1,4 juta ton jadi stok pemerintah turun dan produksi juga lebih rendah,” katanya.

Permasalahan stok juga mengancam komoditas gula dan jagung yang notabene masih membutuhkan impor. Ia menilai pemerintah terlambat mengantisipasi kekurangan stok dalam negeri. Padahal, jika impor jagung terlambat maka harga pakan ternak berpotensi naik, ujungnya harga daging ayam dan telur ikut terkerek naik.

“Yang penting itu beras, gula, dan jagung karena stok turun tapi impor kesulitan karena pandemi impor terganggu dan salah perhitungan dari pemerintah,” ucapnya.

Harga gula pasir memang melambung cukup tinggi. Kemendag memaparkan harga rata-rata nasional gula pasir yakni Rp18.300 per kg per 22 April 2020. Harga gula naik 4,57 persen dibandingkan bulan lalu yaitu Rp17.500 per kg sekaligus melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp12.500 pe kg.

Saat ini, ketersediaan gula di Perum Bulog sebanyak 9.675 ton. Untuk stabilisasi gula, Kemendag telah menerbitkan Persetujuan Impor (PI) gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar yang diterbitkan Kemendag sebanyak 683.972 ton (BB-DIP)