Pj Kades Jakarta Baru SBT Dituduh tidak Transparan Kelola DD, Juartin : Itu tidak Benar
BERITABETA.COM, Bula — Penjabatan (Pj) Kepala Desa (Kades) Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Juartin dituding tidak transparan dalam mengelola Dana Desa (DD) oleh sejumlah masyarakat setempat.
Pj Kades Jakarta Baru, Juartin kepada wartawan di Bula, Rabu (18/9/2024) membantah tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya itu.
Juartin mengungkapkan, tuduhan masyarakat itu tidak benar. Pasalnya, setiap tahun dia membuat APBDes untuk dipampang di depan Balai Desa.
Bahkan kata dia, segala sesuatu yang hendak dilaksanakan di desa, dia selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA).
"Dikatakan saya tidak transparan itu tidak betul. Setiap tahun saya bikin APBDes, saya pampang di depan Balai Desa dan saya selalu melakukan musyawarah dengan BPNA, dari segi apapun saya duduk bersama," ungkap Juartin.
Dia juga mengklarifikasi pernyataan salah satu warga soal angggaran Rp 116 juta pada 2022 lalu untuk penimbunan jalan usaha tani dan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Istri dari mantan Kades Dreamland Hils itu menerangkan, pada 2023 lalu, Desa Jakarta Baru mendapat dana alokasi kinerja sebesar Rp 116 juta dari Kementerian Keuangan karena dinilai berprestasi.
"Anggaran itu bukan tahun 2022, tapi anggaran kinerja 116 juta itu tahun 2023. Semua tuduhan itu tidak benar," terangnya.
Ia menguraikan, anggaran Rp 116 juta itu dibagi dalam dua item pekerjaan. Dimana, anggaran Rp 87 juta sekian digunakan untuk penimbunan jalan usaha tani pada jalur lima dengan volume pekerjaan sepanjang 300 meter lebih.
Sementara sisa dari anggaran tersebut tambah Juartin, dibelanjakan untuk tiga kelompok UMKM yang terdiri dari usaha perbengkelan dan pengolahan makanan.
Khusus untuk UMKM olahan makanan ini, dia menegaskan, mereka berhak mendapat karena produk olahan kelompok usaha ini sudah diakui.
"Untuk dana yang 116 juta itu adalah dana kinerja, dana tambahan kinerja kepala desa. 116 itu terdiri dari 87 juta sekian untuk penimbunan jalan usaha tani yang terletak di jalur lima, itu ukurannya 300 meter lebih. Dan yang sisanya itu untuk tiga kelompok UMKM," urainya.
Pihaknya membeberkan, pada 2023 lalu, setelah melakukan pekerjaan, dia menyampaikan kepada BPNA untuk melakukan pengecekan terhadap semua program yang sudah terealisasi.
Hasilnya kata dia, Ketua dan anggota BPNA menyampaikan pekerjaan di lapangan sudah selesai dan sesuai.
"Tahun 2023 itu selesai pekerjaan, saya memberikan waktu kepada BPNA untuk mengecek satu per satu pekerjaan. Tapi BPNA beserta anggota sudah menyatakan bahwa pekerjaan itu sudah selesai," bebernya. (*)
Pewarta : Azis Zubaedi