BERITABETA.COM, Ambon –  Pernyataan sikap Aliansi Pemuda Maluku (APM)  yang akan memboikot proyek Blok Gas Abadi Masela, bila Pemerintah Pusat tidak mengakomodir tiga tuntutan yang disampaikan,  mulai mendapat dukungan dari sejumlah pihak.  Salah satunya datang dari  Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Regio Maluku.  

Ketua Komisariat PMKRI Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unpatti Ambon, Jeremias Pardjala lebih awal menyampaikan sikap dukungan itu melalui rilisnya yang diterima beritabeta.com, Jumat (9/8/2019).

Pardjala menyatakan, siap mendukung penuh apa yang akan dilakukan dan diperjuangkan  APM kepada Pemerintah Pusat demi kepentingan masyarakat Maluku.

“Maluku sebagai provinsi yang ikut mendeklarasikan Kemerdekaan Republik Indonesia sudah sepantasnya tidak berada pada daerah termiskin selama memiliki SDA dan SDM yang sudah menyumbang untuk kehidupan negara ini. Olehnya itu, pergerakan dan perjuangan dari APM  ini, pastinya kami dukung penuh sehingga dapat menyelesaiakan persoalan kehidupan sosial masyarakat Maluku” tandas Pardjala.

Hal senada juga disampaikan aktivis PMKRI Cabang Ambon, Alfred Leasiwal yang  menegaskan bahwa tuntutan – tuntutan dari APM menjadi kewajiban dari setiap pemuda Maluku untuk mendukung dan mengawal perjuangan ini.

“Sebagai mahasiswa dan Pemuda Maluku harus terlibat proaktif dalam pergerakan. Aliansi ini merupakan komitmen mulia dari pemuda, untuk membangun perekonomian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Maluku secara khusus,” ungkapnya.

Atas sikap ini, kata Leasiwal, segenap anggota PMKRI Cabang Ambon siap sedia bersama APM untuk berjuang sampai Pemerintah Pusat menyetujui apa yang menjadi kehendak rakyat Maluku.

“Jika tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah Pusat, PMKRI Cabang Ambon bersama Aliansi siap memboikot pengelolaan Blok Gas Abadi Masela sebagai keresahan dari masyrakat,” tegas mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpatti itu.

Sebelumnya, APM yang terdiri dari berbagai elemen pemuda pada tanggal 3 Agustus 2019 di Kota Ambon telah mendeklarasikan diri untuk memperjuangkan tiga poin penting terkait dengan kepentingan masyarakat Maluku  ke Pemerintah Pusat.

Tiga poin yang dianggap penting yang menjadi awal dari agenda perjuangan APM ini antaranya, menuntut Presiden RI Joko Widodo untuk mengakomodir putra asli Maluku menjadi bagian dari Kabinet Kerja jilid II, menuntut  Pemerintah Pusat segera memberikan Hak Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Maluku dan pembagian saham dari pengelolaan tambang  Blok Gas Abadi Masela harusnya 90 persen untuk daerah dan 10 persen untuk Pemerintah Pusat. Tuntutan – tuntutan ini telah dikaji dari berbagai  diskusi yang dilakukan oleh APM dan dianggap penting untuk diperjuangkan.

Secara terpisah Ketua Presidium PMKRI Cabang Saumlaki Yonas Batyol meminta juga  meminta kepada Inpex Corporation dan Pemerintah Pusat agar lebih transparan dalam pengelolaan Blok Gas Abadi Masela.

Menurut Batyol, setiap perencanaan dan pekerjaan dari proyek se-mega ini, pemerintah Daerah Maluku dan masyarakatnya harus dilibatkan. Bukan hanya keuntungan yang dicari, namun perlu diantisipasi akibat dari proyek ini baik dari segi lingkungan, sosial, adat – budaya serta kehidupan masyarakat di sana.

“Kita berkaca dari pengembangan tambang emas PT Freeport di Papua, yang masyarakatnya menjadi korban dan hanya dijadikan penonton dirumahnya sendiri.  Karena itu, Blok Gas Abadi Masela sebagai aset daerah Maluku dan negara, benar – benar harus menjadi solusi agar masyarakat Maluku bisa keluar dari kemiskinan dan kemudian mampu memberikan manfaat kepada negara untuk berkembang menjadi negara maju, “bebernya.

Ia juga mengancam, apabila pengembangan Blok Gas Abadi Masela ini tidak menjawab tantangan masyarakat Maluku secara khusus wilayah terluar, terpencil dan tertinggal (3T),  maka PMKRI Cabang Saumlaki bersama APM pasti akan memblokade Blok Masela.

“Akan kita blokade bila semua tuntutan itu tidak dipenuhi,” tegas putera asli Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu. (BB-DIO)