BERITABETA.COM, Bula — Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [UMKM] di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] dinilai selama ini belum dikelola secara baik oleh pelaku usaha maupun pihak pemerintah.

Hal itu diungkapkan Kordinator Pendamping Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu [Tekad] SBT Mimid Dwi Suwanto kepada beritabeta.com di Bula, Senin (3/10/2022).

Mimid membeberkan, selama ini ada sejumlah produk home industri berupa tepung Sagu Ratu Andan, Teh Ramadelas, Minyak Goreng Minlen dan produk lain yang digeluti masyarakat di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu, namun belum dimaksimalkan.

"Cenderung potensi-potensi yang sudah ada tetapi tidak dikembangkan dengan baik. Misalnya tepung Sagu Ratu Andan yang di Desa Angar yang berjalan tersendat-sendat, ada juga teh lokal Ramadelas. Kalau bisa berkesinambungan terus, sehingga menjadi usaha yang bisa diandalkan masyarakat," ungkap Mimid Dwi Suwanto.

Ia berujar, bantuan rumah produksi sagu dan peralatannya dari program Solid yang pernah dijalankan beberapa tahun lalu dibiarkan nganggur tanpa digunakan.

Menurutnya, pendampingan yang tidak maksimal dan ketidakseriusan Pemerintah Daerah [Pemda] jadi satu penyebab produk lokal di daerah itu tidak bisa berkembang.

"Kami melihat, pendampingan tidak maksimal. Pemda juga belum serius. Organisasi Perangkat Daerah [OPD] saling ego sektoral, termasuk juga sistem di SBT yang kental dengan nuansa politik menjadi tantangan tersendiri," ujarnya.

Alumni Magister Manajemen Universitas Pattimura [Unpatti] Ambon ini menandaskan, tahun ini program Tekad difokuskan pada 20 desa inti di kabupaten penghasil minyak bumi itu.

Dia mengaku, program pendampingan yang difokuskan pada peningkatan ekonomi desa melalui potensi lokal ini sudah melakukan identifikasi dan verifikasi potensi pada masing-masing desa.

Kendati demikian, dia berdalih, potensi yang ada nantinya didiskusikan dengan masyarakat setempat untuk potensi apa saja yang bisa diunggulkan dengan mempertimbangkan sisi kelayakan dan permintaan pasar.

"Yang jelasnya kita sudah melakukan identifikasi dan verifikasi, tinggal kita lihat dan diskusikan dengan masyarakat, potensi mana yang bisa diunggulkan. Dianalisa dulu, layak dan laku dipasar atau tidak. Karena Tekad diturunkan untuk merubah mindset masyarakat. Agak berat memang, tapi pelan-pelan kita upayakan, karena program ini sampai 2025," akuinya.

Untuk menunjang keberlanjutan produk UMKM ini, dia dan rekan-rekan pendamping program Tekad dalam kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan [Musrembang] ikut mengarahkan pemerintah desa untuk pemanfaatan Dana Desa [DD] sebesar-besarnya untuk pemberdayaan ekonomi desa.

Sebagai partisipasi langsung tambah dia, lewat program Tekad ini para pendamping akan menginventarisir usaha-usaha kelompok ekonomi yang ada untuk dikembangkan, diberikan kapasitas dan dicarikan modal dan pasar bagi mereka.

"Jadi kami juga mendorong kepala desa untuk memanfaatkan DD, apalagi Perpres 104 tentang pemanfaatan 20% untuk ketahanan pangan. Kita juga akan merevitalisasi BUMDES yang ada. Usaha-usaha kelompok ekonomi yang ada kita iventaris untuk dikembangkan dan diberikan kapasitas, dicarikan akses modal dan pasar," ucapnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi