BERITABETA.COM, Ambon  - Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah sebesar 28 liter per Kepala Keluarga (KK) per bulan untuk masyarakat di Maluku diminta untuk ditinjau kembali.

Permintaan ini disampaikan Komisi II DPRD Maluku kepada pihak PT Pertamina, lantaran sering terjadi kelangkaan mitan di Maluku.

Ketua Komisi II DPRD Maluku Irawadi mengatakan,  melihat patokan kebutuhan minyak tanah  28 liter per bulan yang sudah menjadi standar Bappenas,  Pertamina harusnya meninjau kembali karena ini tidak menjadi patokan bagi Maluku.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku serta PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Ambon yang berlangsung di Ambon, Jumat (13/12/2024)

Irwadi mengatakan, Dinas Perindag provinsi juga harus berkoordinasi dengan kabupaten/kota secara proaktif dalam menjaga ketersediaan aneka bahan kebutuhan pokok termasuk  minyak tanah.

Wakil ketua komisi II Nita bin Umar mengatakan kolaborasi perlu dan pemprov tidak boleh lepas tangan dengan berbagai peluang masyarakat terkait kelangkaan minyak tanah yang terjadi seperti saat ini.

"Sebagai seorang ibu rumah tangga, ini menjadi sesuatu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dan saya tidak setuju kalau dibilang kelangkaan ini menjadi tanggung jawab kota/kabupaten," tegasnya.

Dia juga mengaku sampai sekarang ada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai pengganti minyak tanah.

"Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku menjadi kota yang selalu dikunjungi banyak warga dari 10 kabupaten/kota lainnya sehingga kondisi ini akan menambah kebutuhan minyak tanah  dan mempengaruhi kelangkaan," ujarnya.

Sehingga kuota minyak tanah  28 liter/KK/bulan yang ditetapkan Bappenas perlu ditinjau kembali untuk ditingkatkan.

Sementara Branch Manager PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Ambon Aditya Herdy Permadi mengatakan,secara keseluruhan kuota minyak tanah  untuk Maluku 106 Kilo liter dan penentuan 28 liter/KK/bulan ditetapkan oleh Bappenas.

"Saat ini ada ekstra droping minyak tanah sebesar 23,8 persen," katanya.

Sementara Kadis Perindag Maluku Yahya Kotta mengaku  kegiatan sosialisasi penggunaan LPG memang dilakukan pihaknya untuk tabung berukuran 3 Kg.

"Hanya saja masyarakat belum menggunakannya sehingga dilakukan sosialisasi untuk tabung LPG yang ukurannya di atas 3 kilogram," ucapnya (*)

Editor : Redaksi