Anggota Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela mengatakan dukungannya atas kehadiran regulasi pemerintah yang menerapkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mereka adalah, Christian Waitobi (53) dan Monica (36) asal Desa Marlasi, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru serta Mohammad Kasim Ainarwawan (29) asal Desa Temedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual dan Ketty (34) Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.
Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi bersama 7 provinsi lainnya di Indonesia yang dibentuk pertama kali pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945. Meski sudah berusia 76 tahun, namun dari sisi pembangunan, provinsi yang dulu dijuluki Spice Island ini dinilai belum tersentuh pembangunan secara merata.
DPRD Maluku menggelar rapat Paripurna pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Maluku sisa masa jabatan 2021-2024, atas nama Halimun Saulatu.
Klarifikasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku terkait polemik menu makan atlet berupa bubur Manado di Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Provinsi Maluku, ditanggapi Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary
Kader Partai Demokrat (PD) Maluku Halimun Sahulatu dipastikan dalam waktu dekat akan menggatikan posisi rekannya Wellem Z Wattimena sebagai Anggota DPRD Maluku.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Maluku meminta Komisi Yudisial (KY) meninjau ulang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon terhadap kasus narkoba dengan terdakwa Wellem Zefah Wattimena (WZW).
Anggaran sebesar Rp.73 miliar dapat dialokasikan untuk pembangunan air bersih dan infrastruktur pendidikan (sekolah-sekolah) di Kabupaten SBT.
Daerah yang ditetapkan sebagai on shore yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, harus mendapat perlakuan lebih adil, begitu juga kabupaten MBD dan Kepulauan Aru, yang sampai saat ini masih menduduki peringkat teratas sebagai daerah tersmiskin di Maluku.
ketentuan pemberhentian seseorang dari status keanggotaan di DPRD, itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk tata tertib DPRD.