Kondisi dermaga di Kecamatan Dawelor- Dawera, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sangat memprihatinkan, pekerjaan yang dinilai asal-asalan itu mengakibatkan dermaga mengalami kerusakan yang cukup parah.
Kaitannya dengan itu dalam rangka memperkenalkan keberadaan organisasi (KSBSI) ini di Maluku, pengurus KSBSI Wilayah Maluku beraudiensi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Maluku di kantor Disnakertrans di Ambon, Kamis, (21/01/2021).
Anggota DPRD Provinsi Maluku Aziz Hentihu dalam keterangan persnya kepada beritabeta.com, menjelaskan, Program PEN, diperuntukkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi di tengah pandemic Covid-19 melalui pinjaman dana dari PT. SMI (BUMN), yang tak lain adalah bagian dari instrumen negara.
Setelah melihat dari dekat, kata Hatta, banyak hal yang perlu menjadi perhatian bersama antara Pemprov Maluku dengan Pemkab SBB. Misalnya, masalah potret kependudukan di bidang perumahan.
Anggota DPRD Maluku A.Aziz Hentihu mendesak pihak Polda Maluku agar berkerja ekstra untuk mengungkap pelaku penculikan terhadap kader HMI Kota Ambon M. Syahrul Wadjo. Tindakan penculikan ini dinilai merupakan praktek persekusi dan premanisme
Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae menilai jumlah anggaran sebasar Rp. 47 miliar yang terpakai untuk penanganan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Provinsi Maluku masih sedikit. Sebab, jumlah itu merupakan total anggaran yang terpakai sejak Maret 2020 lalu.
Kepastian ini disampaikan langsung Ketua Pelaksana Harian Gugtu Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang kepada awak media Senin (3/8/2020). Dikatakan, anggota DPRD Maluku tersebut dinyatakan positif terkonfirmasi Covid-19, usai melakukan perjalanan dinas dari Jakarta.
Tak ketinggalan, Anggota Legislatif (Aleg) Maluku, asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rifik A. Afifudin ikut mempertanyakan data terkait pasien yang meninggal karena terinfeksi Covid-19 di Maluku.
Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Maluku menyampikan sikapnya atas pengelolaan anggaran penanganan wabah Covid-19 di Maluku. Mereka menilai belum adanya transparansi pemerintah daerah dalam penggunaannya.
Turaya memberi sinyalemen jika pemberlakukan pembatasan sosial yang ditetapkan saat ini, akan memberi dampak terhadap jalur transportasi logistik ke berbagai wilayah, walaupun ketersediaan pangan di Maluku dilaporkan tercukupi beberapa bulan ke depan.