DPRD Maluku Komitmen Perjuangkan Infrastruktur yang Rusak Akibat Bencana Alam
DPRD Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperjuangkan infrastruktur di 11 kabupaten/kota di Maluku yang rusak akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu.
DPRD Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperjuangkan infrastruktur di 11 kabupaten/kota di Maluku yang rusak akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu.
Balai Wilayah Sungai [BWS] Maluku membantu ratusan lembar geobag di Negeri Hote, Kecamatan Bula Barat dan Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Jumat (25/02/2022).
Balai Wilayah Sungai [BWS] Maluku dan Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Seram Bagian Timur [SBT] meninjau secara langsung sejumlah lokasi yang menjadi titik rawan banjir di Kota Bula, Kamis (13/01/2022).
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Muhammad Fauzan Husni Alkatiri mengingatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk segera memperbaiki ruas jalan di kawasan Ahuru, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
Mega proyek BendunganWae Apu di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, ditargetkan akan rampung pada Asgutsu 2023. Target ini ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Ditjen Sumber Daya Air.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dituding telah mencaplok lahan masyarakat adat seluas 422 ha untuk proyek Bendungan Waeapo tanpa ada ganti rugi tanah.
Ganti rugi lahan Bendungan Waeapo dipastikan hanya sebesar Rp.3.558.600.000 dan akan diberikan kepada 39 orang pemilik lahan.