DPRD Maluku Komitmen Perjuangkan Infrastruktur yang Rusak Akibat Bencana Alam
BERITABETA.COM, Ambon — DPRD Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperjuangkan infrastruktur di 11 kabupaten/kota di Maluku yang rusak akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku Saudah Tethool kepada wartawan di Ambon, Selasa (20/9/2022) mengungkapkan, sejumlah infrastruktur jalan, jembatan dan talud yang hancur akibat banjir dan tanah longsor telah direspon Komisi terkait.
Saudah mengaku, sebagai upaya tindaklanjut, Komisi yang dipimpin Richard Rahakbauw itu telah mengundang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat [PUPR], Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] di 11 kabupaten/kota untuk rapat bersama Dinas PUPR Maluku, Balai Wilayah Sungai [BWS] Maluku dan BPJN.
"Rapat tidak dilakukan sekali, tapi 4-5 kali kami serius membicarakan persoalan rusaknya infrastruktur. Khususnya talud penahan ombak dan abrasi air laut patah. Bahkan akibat hantaman ombak masuk hingga ke daratan, pekuburan warga yang berada di dekat pantai ikut hancur. Komisi III mengambil langkah-langkah memperjuangkan ke Pusat,” ungkap Saudah Tethool.
Politisi Partai Gerindra ini membeberkan, Komisi III bahkan melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR, BPBN, Komisi V DPR-RI.
Saat pertemuan dengan Kementerian dan BPBN, Komisi III berharap agar ditindaklanjuti dengan Inpres.
“Maluku ini jarang sekali mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Karena itu ada dana taktis, dana penanggulangan bencana agar diberikan sedikitlah buat Maluku,” bebernya.
Sementaran respon Komisi V DPR-RI kata dia, mereka akan ke Maluku untuk melihat langsung hancurnya infrastruktur. Dimana, Kabupaten Seram Bagian Barat [SBB] dan Kabupaten Maluku Tengah [Malteng] akan menjadi sampel.
“Karena luasnya wilayah Maluku dengan geografis yang cukup jauh maka dua kabupaten itu akan jadi contoh. Ini agar mereka bisa lihat langsung, jika Maluku dibangun hanya dengan Rp.2,8 Triliun tidaklah cukup. Belanja Pegawai saja sudah habiskan Rp.1 Triliun lebih lalu Rp.1 Triliun lebih sisanya bangun infastruktur pastilah tidak cukup,” pungkasnya. (*)
Pewarta : Febby Sahupala