Enam Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku ternyata tidak melaporkan atau tidak menginput data jalan dan jembatan dalam aplikasi Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel [SiTIA].
DPRD Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperjuangkan infrastruktur di 11 kabupaten/kota di Maluku yang rusak akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Dengar Pendapat [RDP] membahas bencana alam yang terjadi di Negeri Werinama, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] beberapa waktu lalu.
Ketersediaan lahan menjadi salah satu syarat mutlak bagi BWS untuk dapat melaksanakan pembangunan Kolam Retensi di Bula.
Akibat amburknya infrastruktur jalan milik Balai Pelaksana Jalan Nasional [BPJN] wilayah Maluku itu menyebabkan aktivitas di kawasan tersebut menjadi lumpuh total.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara [APBN] dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Minggu (27/3/2022).
Puluhan sopir truk yang beroperasi di Kota Ambon mengeluhkan aturan tilang di jalan yang diberlakukan Korps Lalu Lintas Polri dalam penerapan Over Dimension Over Loading [ODOL] atau kapasitas muatan melebihi.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan [Kemenkeu] RI menjatah Dana Alokasi Khusus [DAK] Tahun 2022 kepada daerah Maluku hanya sebesar Rp15 miliar.
Tim Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPJN langsung turun ke lokasi melakukan perbaikan pada infrastruktur vital tersebut. Kini jalur Piru --- Taniewel kembali berfungsi dan normal.
Kebijakan pembatasan Bahakan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan menaikan harga Pertalite Khusus (PLK) di Kota Ambon terus mendapat sorotan DPRD Provinsi Maluku.