Banyak infrastruktur jalan dan jembatan pada sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku rusak akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah ini dalam beberapa pekan terakhir.
DPRD Provinsi Maluku akhirnya merespons dengan serius kondisi rusaknya ruas jalan Saparua – Haria yang viral diberitakan sejumlah media masa pekan lalu.
Enam Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku ternyata tidak melaporkan atau tidak menginput data jalan dan jembatan dalam aplikasi Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel [SiTIA].
DPRD Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperjuangkan infrastruktur di 11 kabupaten/kota di Maluku yang rusak akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Dengar Pendapat [RDP] membahas bencana alam yang terjadi di Negeri Werinama, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] beberapa waktu lalu.
Ketersediaan lahan menjadi salah satu syarat mutlak bagi BWS untuk dapat melaksanakan pembangunan Kolam Retensi di Bula.
Akibat amburknya infrastruktur jalan milik Balai Pelaksana Jalan Nasional [BPJN] wilayah Maluku itu menyebabkan aktivitas di kawasan tersebut menjadi lumpuh total.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara [APBN] dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Minggu (27/3/2022).
Puluhan sopir truk yang beroperasi di Kota Ambon mengeluhkan aturan tilang di jalan yang diberlakukan Korps Lalu Lintas Polri dalam penerapan Over Dimension Over Loading [ODOL] atau kapasitas muatan melebihi.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan [Kemenkeu] RI menjatah Dana Alokasi Khusus [DAK] Tahun 2022 kepada daerah Maluku hanya sebesar Rp15 miliar.