Tjahjo Kumolo : PNS yang Ketahuan Terima Bansos Bakal Kena Sanksi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa PNS dilarang menerima bansos pemerintah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa PNS dilarang menerima bansos pemerintah.
Temuan tersebut terkait tiga jenis bansos masing-masing, program bansos Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan, ternyata ikut dinikmati oleh puluhan ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah daerah.
Bupati Maluku Tengah (Malteng) Tuasikal Abua menggelontorkan sejumlah bantuan kepada masyarakat di Kecamatan Seram Utara Seti dalam kunjungan kerjanya, Senin (11/10/2021).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menyalurkan bantuan berupa beras dan sembako bagi warga yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Kota Ambon.
Kegiatan ini juga merupakan wujud toleransi dan kepedulian guna merasakan penderitaan yang tengah dialami masyarakat kurang mampu sebagai wujud kepedulian sosial.
Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 7 Agustus 2020, KPK menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 369 keluhan.
Bansos khusus dari Presiden Jokowi itu berupa sembilan bahan pokok (Sembako) senilai Rp 600 ribu per keluarga selama 3 bulan. Bansos khusus itu diberikan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).