Setelah sehari berada di Kota Ambon dalam kunjungan kerja (Kunker) bersama Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyempatkan diri berolahraga dengan mendaki (hiking) Gunung (Dusun) Siwang.
Hal ini disampaikan dalam rapat koirdinasi antara Komisi II DPRD Kota Ambon bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPR) Kota Ambon, PT. Pertamina Cabang Ambon, Pelindo IV, dan PT. Angkasa Pura yang berlangsung di ruang paripurna DPRD, Kamis (23/7/2020).
Anggota DPRD Kota Ambon Yusuf Wally mengungkapkan belum tuntasnya penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat kota Ambon yang terkena dampak pandemic Covid-19 merupakan pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono berharap, penerapan PSBB transisi yang sementara dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon harus mampu memperbaiki sistem perekonomian dan penanganan Covid-19 di Ambon.
Dr. Fahmi Sallatalohy, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Senin pagi (20/7/2020), membuka kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) SMP Negeri 5 Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, secara online.
Dua orang pasien Covid-19 di Provinsi Maluku meninggal dunia, Sabtu (18/7/2020). Kedua pasien Covid-19 ini masing-masing berinisial DS (71 tahun) berjenis kelamin laki-laki dan JR (63 tahun) jenis kelamin perempuan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon kini memfokuskan kegiatan pengasapan (Fogging) terhadap empat wilayah yang dinilai rawan dan menjadi endemik kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Ambon.
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menyampaikan informasi keberhasilan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon, telah membawa dampak positif bagi perkembangan penanganan Covid-19.
Sejumlah fasilitas layanan kesehatan (Faskes) di kota Ambon telah mengikuti aturan tentang besaran biaya rapid test sesuai Surat Edaran Menteri Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi.
Menyikapi hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon, Fahmi Salatalohy kepada wartawan mengatakan, sesuai aturan Kemendikbud, bahwasanya Kepsek yang tidak memiliki sertifikat NUKS harus segera mengikuti Diklat Calon Kepsek (Cakep).