Langkah Rohani-Madja Kandas, KPU SBT Tetapkan Fachri-Vitho jadi Bupati dan Wabup Terpilih
Langkah Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Rohani Vanath-Madja Rumatiga kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Rohani Vanath-Madja Rumatiga kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) diduga memberikan keterangan tidak sesuai fakta dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasangan Calon (Paslon) Bupati –Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Rohani Vanath – Madja Rumatiga (Ina Ama) resmi mendaftarkan guguatan sengketa Pilkada SBT ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat penyandingan data Partai Persatuan Indonesia (Perindo) khusus untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Amahai, Masohi, Rabu (19/6/2024).
Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD daerah pemilihan (dapil) Maluku Tengah 3, Nurmiati La Abusaleh menjadi pendaftar pertama yang mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK
Tiga organisasi pers Indonesia masing-masing Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengajukan permohonan sebagai pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pengujian Undang-undang Pers perkara Nomor: 38/PUU-XIX/2021.
Gugatan tiga pasangan calon (paslon) di Pilkada tiga Kabupaten di Provinsi Maluku ke Mahkamah Konstitusi (MK), diapresiasi pihak KPU sebagai hak konstitusional paslon yang tidak puas dengan penetapan KPU di tiga daerah tersebut.
Koodinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Maluku, Almudatsir Sangadji memastikan KPU telah siap menghadapi gugatan dari tiga pasangan calon (paslon) yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).