Keputusan mundur dari pengelolaan Blok Migas Masela hingga kini tidak direalisasikan. Pasalnya, pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) Shell sebesar 35% di proyek jumbo itu tak ada kejelasan.
pembagian jatah PI 10 persen Blok Masela itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku. Sayangnya kewenangan itu diambil alih lagi oleh Pempus.
Anggota Komisi VII, DPR RI Dapil Maluku Mercy Barends mempertanyakan masalah elektrifikasi di Provinsi Maluku yang sampai saat ini belum tuntas dibangun oleh pemerintah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Desakan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Mulyanto dengan mengirimkan surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Pemerintah belum mengambil sikap untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebaliknya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif telah menyampaikan argumentasi tentang penyebab harga BBM tidak turun.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Provinsi Maluku siap mewujudkan rencana pendirian Politeknik dengan jurusan khusus bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Saumlaki, Provinsi Maluku.
Melihat potensi alam yang besar, ternyata Maluku memiliki komoditi unggulan berupa pohon aren (Arenga pinnata MERR) nama lokal ‘Mayang’ yang bisa diandalkan sebagai solusi dari kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat itu.