Mandeknya realisai APBD ini dinilai telah berdampak buruk terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten SBT. Sebab, APBD menjadi satu-satunya tulang punggung masyarakat di Kabupaten SBT.

Sebelumnya,  hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD SBT Costansius Kolatfeka. Ia bahkan mendesak Pemkab SBT untuk mempercepat realisasi APBD tahun 2021.

"Ini berpengaruh dan menjadi tidak terwujudnya tema pembangunan daerah tahun anggaran 2021 dalam belanja APBD," kata Kolatfeka.

Menurutnya, tema pembangunan melalui APBD SBT pada tahun 2021 harus menjadi acuan dalam belanja APBD, terutama dalam pemulihan ekonomi akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Ia mengaku pesimis, dalam situasi kekinian hingga memasuki semester kedua tahun anggaran 2021 ini, APBD SBT tahun 2021 belum juga direaslisasikan.

Anggota Komisi C DPRD SBT ini juga mengungkapkan, pemulihan kondisi ekonomi menjadi sorotan isu besar nasional yang diterjemahkan oleh seluruh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Untuk itu, ia mempertanyakan posisi Kabupaten SBT dalam menangkap situasi kegelisahan masyarakat di Kabupaten penghasil minyak bumi itu.

"Perlu ada percepatan menangkap kegelisahan masyarakat, dimana hari ini Kabupaten SBT dalam mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat bersumber dari APBD" tandasnya (BB-AZ)