BERITABETA.COM, Ambon – Informasi pemotongan insentif dan jasa tenaga keseahatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Ishak Umarella, Negeri Tulehu, kini ditanggapi pihak DPRD Provinsi Maluku.

Anggota Tim I Pengawasan Tugas Covid-19, DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Direktur dan Kepala Keungan RSUD dr Umarela Tulehu, untuk mendegarkan penjelasan dari kedua pihak, Rabu (3/2/2021).

Anggota DPRD Maluku, Rofik Akbar Afifudin saat ditemui awak media usai pertemuan tersebut, tidak menjelaskan secara rinci terkait hasil rapat bersama kedua pihak tersebut, apakah ada pemotongan intensif atau tidak.

Ia hanya mengungkapkan,  terkait pemberian insentif harusnya ada pengelompokan besar sehingga tidak adanya kelebihan uang saat pemberian insentif dilakukan.

“Jika pemberian insentif adanya pengelompokan, ya pengelompokan yang besar jangan kecil-kecil. Akhirnya hitung uang lebih, karna setiap kebijakan itu bersumber dari pimpinan,” ungkapnya di lantai II gedung Paripurna DPRD Maluku.

Rofik menganalogikan,   pengambilan kebijakan pada sebuah perusahaan dimana  seharusnya memiliki standar yang dapat diketahui.

“Kalau memberi kebijakan pada sebuah perusahaan harus mempunyai standar yang diketahui jangan sampai kebijakan like and dis like (suka dan tidak suka) tadi dia bilang (kadis kesehatan) saya siap mendapat fitnah dan sebagainya, itu resiko siapa saja bukan hanya pemimpin,” imbuhnya

Ia juga menegaskan, masalah yang muncul di rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr, H. Ishak Umarella terkait kebijakan yang tidak clear (selesai) di bawah.

“Cuma yang ingin saya tegaskan masalah ini sudah muncul berarti kebijakan dia tidak clear di bawah. Ini hak orang maka kita harus ketemu sama orang.  Kalau anda mau berbagi, maka berbagilah dengan ikhlas jangan dipersoalkan, kalau anda tidak mau berbagi maka yang tidak mau berbagi dipisahkan,” tegasnya.

Lebih lanjut kata Rofik, persoalan yang ada dapat menjadi bola liar serta membentuk persepsi berbeda.

“Nah dia sudah muncul menjadi masalah seperti ini kan menjadi bola liar. Karena orang akan melihat persoalan ini dari dua persepsi yang pertama persepsi tanpa prasangka, artinya ini kebijakan beliau yang baik ingin memberikan pada semua orang, atau yang kedua bisa saja orang mengira ada terjadinya markup, bisa saja ada dugaan seperti itu,” bebernya.

Pihaknya juga mengungkapkan, terkait persoalan di RSUD Umarella DPRD Maluku akan turun kelapangan untuk memastikan informasi terkait pemotongan insentif dan jasa tenaga kesehatan pada RS tersebut.

“Ya, ini kan ada dugaan seharusnya dapat diterima karna hal ini sudah keluar di media. Untuk itu pihak DPRD akan turun dan memastikan terkait persoalan yang ada di Umarella,” tutupnya (BB-PP)