Pemerintah melalui Kementerian Pertanian [Kementan] RI diingatkan untuk mewaspadai perubahan iklim global yang terjadi saat ini. Perubahan iklim menjadi salah satu ancaman mengerikan bagi sektor pertanian yang dapat berdampak terhadap ketersediaan pangan.
Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku menyampaikan perkembangan positif terkait capaian pembangunan di masa pandemi 2021. Salah satunya tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku yang menurun hingga tersisa 16,30 % dari angka 17,99% di tahun 2020.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) melaksanakan Musyawarah Daerah [Musda] ke-1 yang berlangsung di Baileo Soekarno, Kota Masohi. Rabu, (16/2/22).
Anggota Komisi IV DPR-RI dari Daerah Pemilihan [Dapil] Maluku, Abdullah Tuasikal menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Kementerian Pertanian [Kementan] yang mendorong program Pekarangan Pangan Lestari [P2L] di sejumlah daerah.
Program Tol Laut yang dijalankan Pemerintah Pusat [Pempus] lewat Kementerian Perhubungan di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Maluku disambut baik oleh beberapa pengusaha lokal di daerah itu.
Seorang pelaku usaha sektor perikanan di Maluku bernama Desi mengaku senang usai mengirim atau ekspor perdana 1.200 ekor [20 koli] kepiting bakau ke Negara Tiangkok pada Jumat (12/02/2022).
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] Ahmad Voth menilai, program tol laut yang dicanangkan Pemerintah Pusat [Pempus] di kabupaten berjuluk 'Ita Wotu Nusa' itu dapat menekan harga barang.
PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] hingga awal tahun 2022 ini telah membangun 10 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum [SPKLU] di wilayah Indonesia Timur.
Seusai menutup pelaksanaan Forum Bisnis dan Investasi di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, melanjutkan perjalanannya meninjau pelaksanaan Expo Maluku Baileo Exhibition [MBE] yang digelar di Mall Ratu Indah Makassar, Sabtu (5/2/2022).
KPK telah memetakan beberapa modus korupsi yang sering terjadi di daerah antara lain terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan Jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga.