SKK Migas telah mencanangkan Rencana Strategi (Renstra) Indonesia Oil and Gas 4.0 atau Renstra Indonesia Oil & Gas (IOG) 4.0. yang perlu melakukan transformasi dalam mencapai target satu juta BPOD dan 12.000 MMSCFD gas pada tahun 2030.
Dua menteri Kabinet Indonesia Maju masing-masing Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono tiba di Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (17/6/2021
Heboh soal rencana pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako akhirnya ditanggapi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Ditjen Pajak melalui akun Instagram @ditjenpajakri, menjelaskan soal polemik tersebut.
Dua perusahaan pertambangan tembaga katoda di Pulau Wetar - Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), PT. Batutua Kharisma Permai dan Batutua Tembaga Raya (BKP-BTR), terus intens menjalin kemitraan dengan pelaku usaha di wilayah setempat.
Rencana pemerintah untuk mereformasi besar-besaran sektor perpajakan dengan mengusulkan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ditentang keras anggota DPR RI.
Perkembangan zaman dengan pesatnya teknologi digital telah membawa banyak sekali perubahan di dalam kehidupan. Bukan hanya mengubah gaya hidup saja, perkembangan teknologi informasi juga sudah memberi banyak kemudahan, termasuk buat yang ingin bekerja.
Dimana-mana negara hadir untuk bisa membuat bahan pangan untuk rakyat mudah diperoleh dengan harga semurah-murahnya.
Sagu menjadi salah satu komuditas yang kini ditetapkan pemerintah dari 13 jenis sembako yang rencananya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Inovasi menjadi kebutuhan, terlebih di era globalisasi seperti sekarang yang mengamini komunikasi antar daerah tak lagi terhalang oleh sekat batas wilayah. Beragam informasi dan layanan mesti dapat diakses dengan mudah.
Pemerintah berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk sembako. Kebijakan ini tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar.