Perubahan ini ditandai dengan pertemuan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) dan BUMD Provinsi PT Maluku Energi Abadi (MEA) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat (10/9/2021).
Anggota DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty, ST menyampaikan dukungannya agar pemerintah dapat menghadirkan petani muda (Millennial Farmer) dalam upaya peningkatakan produksi tanaman pangan, khususnya padi di Maluku.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin menjamin, akses logistik dari dan ke Maluku saat ini sudah cukup baik. Hal ini seiring dengan banyaknya akses menuju Provinsi Maluku yang bisa dilaui melalui jalur udara, laut, dan darat.
Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty mempertanyakan nasib nelayan kecil di Indonesia, khususnya Maluku yang dinilai akan mengalami kesulitan karena terbeban dengan target realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapka Ditjen Perikanan Tangkap.
Komoditas yang diimpor dalam periode Januari-Juli 2021 yaitu komoditi bahan bakar mineral berupa minyak ringan dan preparatnya. Termasuk bahan bakar motor tanpa timbal dari RON lainnya, yang tidak dicampur - minyak bahan bakar.
PT. PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara meresmikan pelanggan premium silver pada RSUP Dr. Johanes Leimena Ambon. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai IV RSUP Leimena Ambon, Sabtu (4/9/2021) itu dirangkai dengan menggelar dialog dalam rangka memperingati hari pelanggan nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku melansir data penghitungan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) untuk hotel berbintang di Maluku pada bulan Juli 2021 mencapai 30,37 persen.
Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mengungkapkan kontribusi Maluku sebagai daerah penghasil ikan selama ini tidak menguntungkan bagi daerah, terutama bagi kesejahteraan nalayan di Maluku.
Kebijakan pembatasan Bahakan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan menaikan harga Pertalite Khusus (PLK) di Kota Ambon terus mendapat sorotan DPRD Provinsi Maluku.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akhirnya kembali megizinjan sebanyak 7 kapal perintis untuk kembali beroperasi setelah dihentikan sementara karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kepulauan Maluku.