Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku memastikan kebutuhan bahan pokok di Maluku tersedia dengan harga yang stabil selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan juga menjelang Hari Raya Idul Adha.
Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana kembali memberikan izin kepada kapal ikan buatan luar negeri alias kapal ikan eks asing untuk beroperasi di Indonesia.
Gubernur Maluku Murad Ismail mengapresiasi dan mendukung investor Australia, Tasageoby Group, yang berencana berinvestasi pada sektor transportasi di Provinsi Maluku.
PT Pertamina (Persero) menargetkan untuk menuntaskan pembangunan terminal LPG di Wayame, Ambon, Provinsi Maluku bulan Juni 2021. LPG di Wayame dengan kapasitas total 2.000 metrik ton (MT) ini, digarap dengan melibatkan 223 perusahaan lokal, yang terdiri dari 208 perusahaan pemasok material dan 15 perusahaan subkontraktor konstruksi fabrikasi.
Memiliki potensi alam yang berlimpah dengan penduduknya yang menganut budaya gotong royong (budaya maren) yang tinggi, Kota Tual dinilai punya prospek yang cukup cerah kedepan untuk dikembangkan. Salah satunya adalah potensi Perikanan dan Kalautan.
SKK Migas telah mencanangkan Rencana Strategi (Renstra) Indonesia Oil and Gas 4.0 atau Renstra Indonesia Oil & Gas (IOG) 4.0. yang perlu melakukan transformasi dalam mencapai target satu juta BPOD dan 12.000 MMSCFD gas pada tahun 2030.
Dua menteri Kabinet Indonesia Maju masing-masing Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono tiba di Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (17/6/2021
Heboh soal rencana pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako akhirnya ditanggapi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Ditjen Pajak melalui akun Instagram @ditjenpajakri, menjelaskan soal polemik tersebut.
Dua perusahaan pertambangan tembaga katoda di Pulau Wetar - Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), PT. Batutua Kharisma Permai dan Batutua Tembaga Raya (BKP-BTR), terus intens menjalin kemitraan dengan pelaku usaha di wilayah setempat.
Rencana pemerintah untuk mereformasi besar-besaran sektor perpajakan dengan mengusulkan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ditentang keras anggota DPR RI.