Perkembangan zaman dengan pesatnya teknologi digital telah membawa banyak sekali perubahan di dalam kehidupan. Bukan hanya mengubah gaya hidup saja, perkembangan teknologi informasi juga sudah memberi banyak kemudahan, termasuk buat yang ingin bekerja.
Dimana-mana negara hadir untuk bisa membuat bahan pangan untuk rakyat mudah diperoleh dengan harga semurah-murahnya.
Sagu menjadi salah satu komuditas yang kini ditetapkan pemerintah dari 13 jenis sembako yang rencananya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Inovasi menjadi kebutuhan, terlebih di era globalisasi seperti sekarang yang mengamini komunikasi antar daerah tak lagi terhalang oleh sekat batas wilayah. Beragam informasi dan layanan mesti dapat diakses dengan mudah.
Pemerintah berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk sembako. Kebijakan ini tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Maluku memberikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Maluku.
Walikota Ambon Richard Louhenapessy berkomitmen akan menyiapkan fasilitas pendukung demi mendorong pengembangan produk berbasis pangan lokal, salah satunya dengan pembangunan rumah kemasan.
Sebanyak lima Kabupaten di Provinsi Maluku masih menunggak alias belum menyetor uang raskin ke Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Maluku - Maluku Utara.
Gubernur Maluku Murad Ismail berharap, pengelolaan Blok Masela bisa membuka kesempatan kepada masyarakat sekitar, untuk ikut berpartisipasi aktif sebagai tenaga kerja dalam proses eksplorasi maupun eksploitas.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kembali mengukir prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Maluku terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.