Fitur baru ini merupakan wujud komitmen DANA dalam membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya, serta menjadi sarana interaksi pengguna dalam berbagi referensi dan dukungan terhadap pelaku usaha di Tanah Air.
Di tengah menularnya COVID-19, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membangun perkebunan pangan lokal. Ihwal ini guna mengantisipasi ketahanan pangan dalam menghadapi wabah tersebut.
Sejak adanya kebijakan Pemerintah Pusat meloloskan beberapa program nasional termasuk Lumbung Ikan Nasional (LIN) tiba-tiba muncul berbagai aksi penolakan. Padahal, sadar atau tidak, LIN menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku ke depan.
Lokasi Rawa Kuning di Desa Waeleman, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku, dinilai layak untuk dikembangkan sebagai obyek mancing, sekaligus dijadikan tempat berwisata.
Di masa pandemi Covid -19 ini, banyak sekali karyawan yang dirumahkan hingga akhirnya berimbas pada gaji yang terpotong. Untuk bisa bertahan hidup, setidaknya karyawan memang perlu mencari bisnis sampingan.
Pandemi virus Corona telah membawa dampak yang cukup terasa bagi pelaku usaha di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Kebanyakan pelaku usaha terpaksa menghentikan aktifitas usahanya, karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Komponen pemuda dan mashasiswa asal Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku menyatakan menolak rencana Pemerintah Pusat (Pempus) menjadikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Rencana Pertamina tersebut untuk memastikan Blok Rokan sepenuhnya dikendalikan 100% pada Agustus 2021. Pertamina memastikan hal itu dalam rapat bersama Komisi VII DPR di Jakarta, 14 September 2020.
Realisasi BBM Satu Harga oleh BPH Migas disorot oleh anggota Komisi VII DPR RI. Dari target 253 lembaga penyalur BBM satu harga pada 2020 di Indonesia, Komisi VII mencatat, baru terealisasi 175 lembaga penyalur.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Maluku Mercy Chriesty Barends menegaskan pihakanya tetap mengawal masalah subsidi energy dalam setiap pembahasan yang dilakukan di DPR RI dengan mengutamakan asas keadilan.