Maluku Satu Hati Siap Dukung Program LIN di Maluku
Provinsi Maluku dinilai layak untuk dijadikan LIN, karena memiliki historis yang panjang dalam pembentukan dan penderian NKRI, sehingga potensi yang dimiki Maluku patut mendapat perhatian serius.
Provinsi Maluku dinilai layak untuk dijadikan LIN, karena memiliki historis yang panjang dalam pembentukan dan penderian NKRI, sehingga potensi yang dimiki Maluku patut mendapat perhatian serius.
Salah satu ancaman bagi tenaga kerja industri di dunia adalah hadirnya era robotisasi yang dipadu dengan kecanggian Artificial Intelligent (AI).
Dalam pembahasan asumsi-asumsi energi dan subsidinya di RAPBN 2021 bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Saadiah kembali mewakili Fraksi PKS meminta agar pemerintah untuk meng-upgrade capaian lifting minyak nasional.
Revisi target PAD tersebut, dilatarbelakangi Keputusan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Nomor KMK 177/KMK.07/2020 dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Nomor 119/2813/SJ Tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kembali meyampaikan komitmennya untuk mewujudkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). LIN bukan sekedar wacana, namun realistis untuk diimplementasikan dengan program nyata.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyampaikan, Pemerintah Pusat (Pempus) serius mendorong sektor perikanan dan kelautan dengan menetapkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae menilai jumlah anggaran sebasar Rp. 47 miliar yang terpakai untuk penanganan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Provinsi Maluku masih sedikit. Sebab, jumlah itu merupakan total anggaran yang terpakai sejak Maret 2020 lalu.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Dok dan Perkapalan Waiame Ambon berhasil menetapkan Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Operasional (Dir Ops) baru untuk masa jabatan lima tahun ke depan.
Walikota Tual Adam Rahayaan menyampaikan keluahannya terkait keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan yang dibentuk Pemerintah Kota (Pemkot) Tual dua tahun lalu.
Hampir lima bulan wabah Covid-19 melanda Maluku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyampaikan jumlah anggaran yang terpakai untuk penanganan wabah ini mencapai Rp. 47 Miliar.