BERITABETA.COM, Ambon – KMP Bahtera Nusantara 02, kapal jenis roro  bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Maluku ini, resmi diluncurkan pengoperasiannya oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, Selasa (3/11/2020).

Kepal dengan panjang 71 meter,  lebar 14 meter dengan bobot 1500 GT itu akan melayari rute pelabuhan Ambon – Banda – Tual.

Kapal pesanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan RI yang diproduksi di galangan kapal PT Dumas Tanjung Perak Shipyards (PT Dumas) ini sudah berada di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon sejak pekan lalu.

Peresmian kapal ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur Maluku dan Dirjen Pergubungan Darat, Kemenhub Budi Setyadi, di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Turut hadir dalam acara peresmian, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IX Ambon Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono, Kepala BIN Daerah ( Kabinda) Maluku Brigjen Jimmy Aritonang, Wakajati Maluku Undang Mugopal, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Sekda Maluku, Kasrul Selang, Bupati/Walikota se.- Maluku, para pimpinan vertikal dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Perhubungan RI Budi  Karya Sumadi yang telah memberikan bantuan kapal tersebut sebagai salah satu transportasi yang akan menjadi penghubung antar pulau di Provinsi Maluku.

“Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Maluku, saya menyampaikan rasa terimakasih yang tulus serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada bapak Menteri atas bantuan yang diberikan ini,” ungkap Gubernur.

Mantan Dankor Brimob Polri ini menilai,  pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Maluku, dari tahun ke tahun terus menunjukan peningkatan yang signifikan.

Hal ini, kata Gubernur, sangat dibutuhkan mengingat kondisi geografis Provinsi Maluku yang sebagian besar terdiri dari lautan, sangat membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana serta jaringan transportasi yang memadai, guna menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pariwisata di Maluku.

“Kehadiran kapal ini merupakan salah satu sarana penghubung antar pulau, karena mempunyai keunggulan dalam mobilisasi orang, dan barang dalam jumlah besar serta biaya yang relatif lebih murah dibandingkan agkutan darat maupun angkutan udara,” kata Gubernur.

Ia menjelaskan, bertolak dari visi Provinsi Maluku “Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugus kepulauan, maka diharapkan pembangunan sektor perhubungan dapat terus ditingkatkan, sehingga lautan bukanlah menjadi pemisah, namun menjadi penghubung pulau-pulau yang tersebar luas di Maluku.

“Ini juga bagian penting dari kebijakan poros maritim dan pengembangan Tol Laut di Indonesia, yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo,” tandasnya.

Untuk itu, Gubernur berpendapat, dengan dicanagkannya Tol Laut tersebut, harus dijawab dengan mendorong percepatan pembangunan kemaritiman, dan mendorong infrastruktur perhubungan, termasuk sarana dan prasarana perhubungan laut.

Dikatakan, Pemprov Maluku juga menititik-beratkan pada integrasi transportasi penyeberangan antar pulau, khususnya pembangunan infrastruktur pelabuhan dan industri jasa penunjang, sehingga memungkinkan peningkatan akselerasi pariwisata dan perekonomian masyarakat di pulau- pulau.

Maluku, kata Gubernur Malukui  masih membutuhkan KMP dengan ukuran GT yang besar, karena masih ada wilayah- wilayah yang belum terlayani.

“Saya berharap Pak Mentri Perhubungan dapat membantu Maluku guna meningkatkan konektifitas wilayah, dan peningkatan keselamatan pelayaran bagi pengguna jasa,” tandas Gubernur.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi mengatakan, KMP Bahtera Nusantara 02 dibangun selama 2 tahun secara multi kontrak.

” KMP Bahtera Nusantara ini dibangun pada tahun 2018 sampai 2019, dengan alokasi anggaran sekitar 89 milyar,” terang Dirjen.

Menurut Dirjen, KMP ini dapat mengangkut penumpang sekitar 380 orang dan sekitar 60 kendaraan campuran.

“Tahun ini kita juga telah mengalokasikan dana sebasar Rp.2.2 milyar untuk subsidi bagi penumpang dan kendaraan. Nah untuk keberlangsungannya, saya juga sudah menyiapkan di tahun 2021 untuk subsidi sekitar 14 milyar,” tandas Dirjen (BB-DIO)