Kali ini Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Maluku Tengah dinobatkan sebagai TPAKD terbaik tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Nusa Tenggara–Maluku–Papua dengan Program Kum Kreatif Melawan Rentenir.
Sebanyak delapan fraksi di DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD tahun anggaran 2024.
Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terpantau masih aman dari pelintasan orang asing ke Provinsi Maluku.
Selain rutin melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian melalui kegiatan kerohanian setiap selasa, kamis, dan, jumat, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea juga memberikan ruang bagi warga binaan dalam mengakses ilmu pengetahuan dengan pembinaan literasi yang dilaksanakan setiap hari di perpustakaan Lapas Namlea, Selasa (7/10).
Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali menyalurkan insentif kepada 1297 pelayan agama di daerah ini.
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia (RI), Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara direncanakan akan mengunjungi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kantor Pertanahan setempat ngebut untuk menerbitkan 520 Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah transmigrasi.
PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi menggelar simulasi tanggap darurat kebakaran di halaman kantor UP3 Masohi. Kegiatan ini merupakan komitmen PLN untuk memastikan keselamatan dan keamanan kerja, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pegawai dalam menghadapi potensi keadaan darurat.
Praktisi hukum Ahmad Belasa SH dan Ketua OKK DPD KNPI Kabupaten Buru Selatan minta agar dibongkar tuntas skandal pemberian fee atau sogokan jual beli jabatan kepala sekolah SD dan SMP yang diduga diterima Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan, Mumin Tomnusa SPd MPd bersama bawahannya.
Anggota Komisi X DPR RI asal Dapil Maluku, Mercy Chriesti Barends, mengingatkan pentingnya sensus ekonomi bagi arah kebijakan pembangunan di daerah maupun nasional.