Delapan Fraksi di DPRD Malteng Terima LPJ APBD 2024

BERITABETA.COM, Masohi — Sebanyak delapan fraksi di DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD tahun anggaran 2024.
Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir dalam Rapat Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi Laporan Pertanggungjawaban atas Laporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (8/10/2025) menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Malteng.
Zulkarnain mengungkapkan, rasa apresiasi dan terimakasih itu diberikan atas dasar kerjasama, sinergi dan dukungan yang telah terjalin sangat baik selama tahun anggaran 2024.
"Dukungan dari DPRD telah memberikan kontribusi nyata dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah," ungkap Zulkarnain Awat Amir dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekertaris Daerah (Sekda) Malteng, Rakib Sahubawa.
Ia menandaskan, meskipun ada dinamika dan tantangan di tahun anggaran 2024, namun Pemerintah Daerah (Pemda) tetap berupaya melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara efektif, transparan dan akuntabel, guna mewujudkan visi daerah 'Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun dan Berkeadilan'.
Dia menginginkan agar ke depan, sejumlah isu strategis seperti penanganan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan investasi daerah dan penciptaan lapangan kerja harus mendapat perhatian serius semua pihak.
"Selanjutnya pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan stunting serta peningkatan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan," tandasnya.
Alumni Universitas Brawijaya ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng akan terus menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Suami dari Betty Epsilon Idroos ini menyebut, prioritas pembangunan nasional itu meliputi rogram Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, Sekolah Rakyat sebagai wujud pemerataan akses dan mutu pendidikan.
"Selanjutnya Penguatan Ketahanan Pangan dan Hilirisasi Komoditas untuk kemandirian ekonomi masyarakat, penguatan kapasitas dan kualitas SDM, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik serta pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar yang berkeadilan dan berkelanjutan," sebutnya.
Di sisi lain, dia juga menyampaikan Pemda juga harus siap menghadapi kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran yang akan berimplikasi pada pelaksanaan program-program pembangunan ke depan.
"Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi, kolaborasi dan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan seluruh elemen masyarakat agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah," ucapnya.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga menegaskan, komitmen Pemkab Malteng untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas.
Selain itu, Pemda terus berupaya mempertahankan capaian positif daerah, antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Zona Hijau Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, serta memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal.
"Kami yakin, dengan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta dukungan penuh masyarakat, Maluku Tengah akan terus melangkah maju menuju daerah yang lebih sejahtera, rukun dan berkeadilan," pungkasnya. (*)
Pewarta : Edha Sanaky