Resmikan Kantor DPD PDI-Perjuangan Maluku, Ini Pesan Megawati
Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI- Perjuangan Provinsi Maluku diresmikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Minggu (30/5/2021).
Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI- Perjuangan Provinsi Maluku diresmikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Minggu (30/5/2021).
Gelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memantapkan internal untuk menghadapi Pemilu serentak 2024 mendatang.
Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo tidak diundang pada acara pengarahan dari Puan Maharani untuk penguatan soliditas menuju 2024 untuk kader di Kantor DPD PDIP Jateng, pada Sabtu 22 Mei 2021.
Pemerintah Pusat kini memberikan dispensasi dobel kepada orang Papua, terutama kaum pelajar untuk melanjutkan studi ke sejumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia tanpa melalui mekanisme tes.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menerima surat dari Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Kali ini Haniyeh meminta Indonesia menggalang dukungan global untuk melawan pendudukan Israel.
Secara pribadi dan selaku ketua DPRD KKT dirinya sangat legowo dengan surat mosi tidak percaya yang ditujukan 17 anggota kepadanya, meskipun surat itu tidak diterimanya secara langsung.
Jaringan listrik ini kebutuhan penting bagi masyarakat khususnya para nelayan agar mereka bisa menyediakan es untuk mengawetkan ikan atau hasil tangkapan mereka
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Arobi Kelian secara resmi membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) pada lima Kecamatan di Dapil (Daerah Pemilihan) III.
Pelayanan public selama dua pekan dihentikan, berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Maluku yang ditetapkan dalam rapat paripurna tentang agenda dan kegiatan DPRD Provinsi Maluku masa sidang ke II.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Maluku, Benhur G. Watubun menegaskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2020, bukan ditolak DPRD Maluku namun dikembalikan untuk diperbaiki.