Cerita calon prajurit TNI AD Henz DJ Songjanan akhirnya berakhir sudah. Warga keturunan Myanmar yang sebelumnya dikenai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah mengikuti Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI AD gelombang II tahun 2021 pada 7 April 2022, dipastikan pekan depan akan dilantik sebagai parjurit TNI AD.
Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends memastikan sebanyak 97 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel [PLTD] yang mengkrak di wilayah Maluku – Maluku Utara akan dituntaskan di tahun 2022 ini.
Kinerja Disdukcapil diukur dengan capaian terhadap 10 indikator. Yaitu; Perekaman KTP-elekteonik 99,3%, Kepemilikan KIA 40%. Penggunaan kertas putih pada 18 dokumen kependudukan.
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno dan Istri Pdt. Ny. Beatrix Skillia Orno Soumeru, menggelar buka puasa Bersama [bukber] dan bersilaturahmi dengan Majelis Taklim (MT) se-Kota Ambon di kediaman kawasan Karang Panjang Ambon, Senin, (11/04/2022).
Ujian online ini diikuti oleh 30 orang siswa-siswi Kelas IX dengan menggunakan aplikasi e_ujian.com. Peserta dibagi pada dua kelas/ruangan. Ada yang menggunakan laptop dan telepon seluler.
Aksi cinta tanah air ini ditunjukkan oleh warga Negeri Ulath dan Ouw termasuk eks simpatisan FKM RMS, dalam sosialisasi cinta tanah air yang digelar oleh Pemerintah Kecamatan Saparua Timur di Kantor Camat setempat.
Majelis Taklim Nur Asiah Provinsi Maluku kembali menyerahkan ratusan paket berisi Sembilan Bahan Pokok (sembako) kepada para janda dan para pengurus Masjid yang berada di Desa Tial, Tengah-Tengah, Tulehu, Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (9/4/2022).
Henz DJ Songjanan, warga keturunan Myanmar yang lolos mengikuti Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI AD gelombang II tahun 2021 pada 7 April 2022, terpaksa dikenai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi mengumumkan penyelenggaraan haji 1443 H dengan total jemaah mencapai 1 juta orang. Pengumuman tersebut diterbitkan melalui surat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Sabtu (9/4/2022).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] Agus Fatoni menyatakan, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemda, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [terkini].