BERITABETA.COM, Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, resmi melantik sebanyak 242 pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, pada Rabu (3/9/2025).

Prosesi yang berlangsung khidmat ini menandai dimulainya babak baru penataan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 225 orang menduduki jabatan struktural, 121 pejabat administrator (eselon III) dan 134 pejabat pengawas (eselon IV). Sementara itu, 17 pejabat lainnya menempati posisi fungsional, yakni 5 pejabat fungsional muda dan 12 pejabat fungsional pertama.

Sebanyak 160 pejabat hadir langsung di lokasi, sementara 82 lainnya mengikuti pelantikan secara daring. Gubernur turut mendampingi, Wakil Gubernur Abdullah Vanath bersama jajaran pimpinan OPD Provinsi Maluku.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2069 tanggal 3 September 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa mutasi bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan kebutuhan organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Pelantikan hari ini adalah langkah membangun birokrasi yang kuat dan profesional, sejalan dengan visi Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam 7 Sapta Cita,” ujarnya.

Hendrik juga menyinggung capaian tujuh bulan kepemimpinannya, di antaranya pembangunan Maluku Integrated Port, kebijakan transhipment untuk memperkuat pengawasan hasil tangkap dan meningkatkan PAD, serta program pertanian seperti perluasan sawah padi, pengembangan padi gogo, cengkeh, pala, kelapa, dan urban farming di lahan terbatas.

Meski demikian, ia mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, hingga dinamika geopolitik global.

“Karena itu, kita harus berbenah dan memperkuat birokrasi. ASN adalah motor penggerak perubahan,” tegasnya.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Gubernur menitipkan empat pesan kunci: menjunjung tinggi integritas dan disiplin, membangun komunikasi serta kolaborasi lintas pemerintahan, adaptif menghadapi dinamika zaman dengan kompetensi baru, dan menjaga komitmen sumpah jabatan demi pelayanan terbaik bagi rakyat.

“Jabatan adalah amanah yang akan dievaluasi secara berkala. Pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah dan rakyat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandas Hendrik (*)

Pewarta: Febby Sahupala