BERITABETA.COM, Ambon – Sebanyak 19 pejabat pimpiman tinggi pratama (eselon II) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, secara resmi dilantik oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, Rabu (22/4/2020). Pelantikan ini berlangsung di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, berdasarkan SK Gubernur Nomor 203 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020.

SK pelantikan menindaklanjuti SK Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B/1053/KASN/04/2020 tanggal 3 April 2020, perihal rekomendasi hasil seleksi Jabatan Pimtinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Ke-19 pejabat eselon II yang dilantik masing-masing :

1. Ismail Usemahu dari Kepala Dinas Perhubungan dilantik menjabat sebagai Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku.

2. Anton Lailossa dilantik sebagai Kepala Bappeda Provinsi Maluku. Sebelumnya Lailossa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Maluku.

3. Djalaludin Salampessy dilantik sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Maluku mengantikan posisi Lailossa.

4. Muhammad Marassabessy dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR.

5. Sandi Wattimena dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga,

6. Abdul Haris dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

7. Denny Donal Lilipary dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP)

8. Roy C. Siauta dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

9. Umar Alhabsy dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

10. Halima Soamole dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

11. Daniel Eduard Indey dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

12. Bodewin Wattimena dilantik sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (Sekwan),

13. John Adriansz dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

14. Abdul Rahim Maruapaey dilantik sebagai Kepala Biro Umum Setda,

15. Melky Lohy dilantik sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol,

16. Dominggus Kaya dilantik sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda,

17. Abdul Haji dilantik sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda

18. Alawiah Alaidrus dilantik sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM dan,

19 Sujatwa Naya dilantik sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang /Jasa Setda Provinsi Maluku.

Gubernur Maluku dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini merupakan lanjutan dari kebijakan penataan birokrasi di lingkup Pemprov Maluku sebagai implementasi visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, dalam mewujudkan birokrasksi dinamis, bersih jujur dan melayani.

“Penataan birokrasi seperti ini akan terus kita lakukan untuk mendapat struktur birokrasi yang ideal diisi oleh orang yang tepat memeliki integritas dan memeliki kapasitas yang kuat serta profesionalisme,” ujarnya.

Gubernur juga menginstruksikan beberapa hal strategis. Pertama,  pelantikan dalam situasi bangsa dan lebih khusus Provinsi Maluku dengan darurat bencana pandemi virus corona (Covid-19), maka yang harus dilakukan segera adalah mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 bagi masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Kedua, bangun komunikasi-kordinasi dan kolaborasi secara efektif dengan seluruh unit kerja dan pemangku kepentingam baik penanganam pandemi Covid-19 maupun pelaksanaan tugas pemerintah pembangunan dan pelayanan publik lainya.

“Hal ini perlu saya tegaskan karena kita butuh kebersamaan untuk menghadapi situasi darurat ini dan kebersamaan untuk memajukan daerah serta mensejahterakan masyarakat yang ada di Maluku,” tegas Murad, mengingatkan.

Murad juga mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik agar bekerja secara jujur, cerdas dan tuntas serta akuntabel.

“Saya ingin birokrasi Maluku tidak monoton, tapi harus tanggap dan berani membuat terobosan baru. Juga harus bekerja dengan cepat agar kita dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain,”sambungnya.

Sebagai pejabat publik, Gubernur menghendaki agar para pejabat ini menghindar dari parkatek korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Saya ingatkan kepada saudara-saudara, jangan mau diintervensi oleh siapapun. Kalau ada anak buah kalian yang tidak mau mengikuti perintah kalian, jangan segan-segan untuk pindahkan dia. Kalau eselon II eselon III, kasi tau sama saya, biar saya pindahkan,” tegas Murad.

“Kalau kalian tidak ambil tindakan terhadap anak buah kalian yang tidak potensial dan suka menghalang pembangunan dan saya dengar saya ganti dia dan komandannya. Saya tidak main-main, tidak ada lagi yang main-main dengan masalah pembangunan di Maluku,”ancamnya.

Apapagi kata dia, saat ini ASN kerja dari rumah. Dirinya meminta agar para kepala OPD untuk selalu mengecek keberadaan anak buahnya.

“Ingat, jabatan adalah amanah sekaligus bisa jadi bencana buat kita kalau kita tidak bisa jujur dan adil, jabatan bisa jadi bencana buat kita dan keluarga kita,”pungkasnya (BB-CS)