Catatan : Ahmad Ibrahim

Sudah banyak putra Maluku yang bersinar menepaki karir di tingkat Nasional. Mereka lahir dari proses yang panjang dan akhirnya dipercaya menduduki jabatan-jabatan strategis.

Salah satunya adalah  Hambra Samal. Nama Hambra Samal pernah menjadi "bintang". Paling tidak di hadapan civitas akademika Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Kala itu, lelaki kelahiran Kabupaten Seram Bagian (SBB), Provinsi Maluku, yang sedang berkiprah sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, mendapat apresiasi dari seorang Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Alumni Fakultas Hukum Unpatti itu mendapat pujian sampai pada soal nasib pun Dahlan Iskan harus "menyerahkannya" kepada Hambra.

"Pak Hambra ini alumni Fakultas Hukum Unpatti. Beberapa bulan sebelumnya saya naikkan pangkatnya menjadi orang nomor satu hukum di Kementerian BUMN sebagai Kepala Biro Hukum. Jadi, saya menyerahkan nasib saya kepada Pak Hambra karena beliau orang hukum," ujar Pak Dahlan Iskan di hadapan civitas akademika yang juga dihadiri Rektor Prof DR Thomas Pentury di Auditorium Unpatti, itu.

Sebagai orang yang antikorupsi, Pak Dahlan Iskan mengakui bahwa korupsi terjadi bukan semata-mata karena soal uang tapi juga karena administrasi yang kurang baik.

"Seandainya pun saya masuk penjara pasti karena dia (Hambra). Tapi nanti masuk penjara atau tidak, saya serahkan semua hidup saya kepada alumni Fakultas Hukum Unpatti ini," ujar Pak Dahlan, 26 September 2013, lalu.

Kunjungan Dahlan Iskan ke Kampus Unpatti tentu atas prakarsa Hambra Samal. Karena itu Dahlan berterima kasih atas kesempatan tersebut karena dia bisa membicarakan soal kinerjanya selama memimpin BUMN di hadapan civitas akademika Unpatti.

Menurutnya, negara ini dibentuk untuk rakyat. Karena itu secara pribadi Dahlan Iskan  tidak setuju adanya BUMN di negara ini.

"Negara kok berbisnis? Yang harus berbisnis kan rakyatnya. Masa negara berbisnis dan bersaing dengan rakyatnya?," ujarnya.

Tetapi ternyata dunia terus berkembang.  Negara yang berdemokrasi murni ternyata tidak memiliki BUMN. Amerika dan Inggris, misalnya. Mereka tidak memiliki BUMN. Tapi faktanya negara mereka kuat.

Prancis pun demikian. Dulu negara ini memiliki BUMN tetapi dijual sebagian BUMN, buktinya negaranya kuat.

"Jadi tak ada doktrin negara itu harus memiliki BUMN atau tidak. Sementara kita punya BUMN karena kita mewarisi usaha-usaha negara pada zaman Belanda," ujar  Dahlan.

Tetapi dari sejarah pula Dahlan Iskan berkesimpulan Indonesia tetap membutuhkan BUMN terutama di bagian perbankan dan infrastruktur sehingga dalam keadaan sulit BUMN bisa kendalikan kekuatan ekonomi negara.

"Negara memerlukan BUMN tapi tak perlu BUMN menguasai negara. Rakyatlah yang harus menguasainya," ujarnya.(*)